Menakar Batas Usia Perwalian Anak

Pendahuluan

Perwalian anak berkaitan dengan kewenangan seseorang untuk menjalankan tanggung jawab pemeliharaan, mengelola harta, atau mewakili anak dalam melakukan perbuatan hukum. Dalam praktik, pertanyaan mengenai batas usia perwalian muncul ketika orang tua tidak dapat menjalankan tanggung jawab tersebut atau ketika suatu instansi meminta penetapan wali untuk menyelesaikan keperluan tertentu. Pertanyaan itu menjadi lebih kompleks bagi seseorang yang telah mencapai usia 18 tahun, tetapi belum berusia 21 tahun dan belum pernah menikah.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menggunakan angka 21 tahun dalam rumusan perwalian, sedangkan Buku II Mahkamah Agung edisi 2026 menggunakan angka 18 tahun dalam syarat formal permohonan perwalian anak. Untuk memahami perbedaan tersebut, kedua rujukan perlu dibaca bersama Undang-Undang Perkawinan dan ketentuan perlindungan anak. Pembacaan itu juga perlu memperhatikan tujuan permohonan, karena penetapan wali untuk menjalankan tanggung jawab perwalian secara umum mempunyai lingkup yang berbeda dari penetapan wali untuk suatu keperluan tertentu.

Batas Usia dalam KHI dan Undang-Undang Perkawinan

Pasal 107 ayat (1) KHI menyatakan, “Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan.” Rumusan tersebut memuat dua unsur, yakni usia dan riwayat perkawinan. Keduanya perlu diperhatikan ketika menelaah kedudukan orang yang dimohonkan perwalian. Pasal 107 ayat (2) menentukan bahwa perwalian meliputi diri dan harta kekayaan anak. Dengan cakupan tersebut, penunjukan wali dapat membawa tanggung jawab yang meliputi pemeliharaan pribadi anak serta pengelolaan harta untuk kepentingannya.

Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menggunakan angka 18 tahun. Ketentuan itu mengatur bahwa anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada di bawah kekuasaan wali apabila ia berada di luar kekuasaan orang tuanya. Pasal 50 ayat (2) mencakup pribadi anak dan harta bendanya dalam lingkup perwalian. Dengan demikian, KHI dan Undang-Undang Perkawinan sama-sama mengatur lingkup perwalian atas diri dan harta anak, dengan rumusan yang berbeda mengenai usia dan riwayat perkawinan.

Angka 18 tahun juga digunakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali. Pasal 1 angka 3 mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pasal 16 huruf a menetapkan bahwa perwalian berakhir ketika anak telah berusia 18 tahun. Kedua ketentuan itu menempatkan usia 18 tahun dalam kerangka perlindungan anak dan penunjukan wali berdasarkan peraturan pemerintah tersebut.

Rangkaian ketentuan ini menjelaskan asal perbedaan angka yang digunakan dalam praktik. Batas usia 21 tahun tercantum dalam rumusan perwalian KHI, sedangkan angka 18 tahun telah digunakan dalam Undang-Undang Perkawinan dan peraturan pemerintah sebelum Buku II MA edisi 2026 diberlakukan. Oleh karena itu, penggunaan angka 18 tahun dalam Buku II perlu dipahami melalui ketentuan yang dirujuknya dan melalui fungsi Buku II sebagai pedoman bagi pengadilan.

Syarat Formal dalam Buku II MA 2026

Buku II edisi 2026 diberlakukan melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 159/KMA/SK.HK2/VIII/2026 tanggal 19 Agustus 2026. Dalam Lampiran II yang berlaku untuk lingkungan peradilan agama, bagian Perwalian Anak huruf (b) pada halaman 800 mengatur syarat formal permohonan. Pemohon perlu mencantumkan identitas pemohon dan anak, menguraikan alasan pengajuan, serta menyebut penetapan yang diminta kepada pengadilan.

Pada bagian alasan permohonan, pemohon perlu menerangkan hubungan hukumnya dengan anak, usia anak yang belum mencapai 18 tahun, dan keadaan yang menyebabkan anak berada di luar pemeliharaan orang tuanya. Keadaan tersebut dapat berupa kematian orang tua, keberadaan orang tua yang tidak diketahui, atau ketidakmampuan orang tua menjalankan pemeliharaan. Catatan kaki pada ketentuan ini merujuk pada Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Rujukan itu memperjelas dasar penggunaan angka 18 tahun dalam syarat formal permohonan.

Unsur usia dan keadaan pemeliharaan perlu dibaca dalam satu rangkaian. Dalam permohonan perwalian anak, pengadilan perlu memperoleh gambaran tentang siapa yang memerlukan perlindungan dan mengapa tanggung jawab pemeliharaan perlu dijalankan oleh wali. Uraian mengenai hubungan hukum pemohon dengan anak membantu menjelaskan kedudukan pihak yang mengajukan permohonan. Ketiga unsur itu memberi dasar untuk memahami alasan penunjukan wali dan cakupan tanggung jawab yang dimohonkan.

Keterbatasan orang tua dalam menjalankan pemeliharaan perlu diuraikan secara konkret. Keterangan mengenai keadaan tersebut membantu pengadilan menilai apakah yang dibutuhkan ialah penggantian tanggung jawab pemeliharaan secara umum atau perwakilan untuk tindakan tertentu. Tujuan yang berbeda akan memengaruhi hal yang perlu diperiksa dan kewenangan yang diminta dalam permohonan.

Ruang Penetapan Wali untuk Keperluan Tertentu

Pembacaan Buku II perlu dilanjutkan pada huruf (j) di halaman 802. Ketentuan ini menyebut bahwa penunjukan wali melalui penetapan pengadilan pada dasarnya ditujukan bagi anak yang belum berusia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Huruf yang sama memberi ruang bagi pengadilan agama atau mahkamah syar’iyah untuk menetapkan wali bagi keperluan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan hukum masyarakat atau kebutuhan praktis instansi lain.

Kedua huruf tersebut memiliki fungsi yang berbeda dalam pemeriksaan. Huruf (b) mengarahkan pemohon dalam menyusun permohonan perwalian anak. Huruf (j) memuat rumusan umum penunjukan wali sekaligus memberi dasar bagi pengadilan untuk mempertimbangkan keperluan tertentu. Perbedaan fungsi tersebut menjadi penting ketika seseorang telah berusia 18 tahun, tetapi masih berada di bawah usia 21 tahun dan belum pernah menikah. Usia dan riwayat perkawinannya perlu dipertimbangkan bersama tujuan permohonan dan ketentuan yang mengatur tindakan yang akan dilakukan.

Batas usia perwalian juga perlu dibedakan dari kecakapan untuk melakukan suatu tindakan hukum. Ketentuan perwalian membantu menilai kapan seseorang dapat ditempatkan di bawah tanggung jawab wali. Kecakapan bertindak perlu diperiksa menurut ketentuan yang mengatur tindakan yang akan dilakukan. Pembedaan ini menjadi relevan ketika kebutuhan pemohon terbatas pada perwakilan dalam satu proses administrasi.

Sebagai ilustrasi, suatu instansi meminta penetapan wali untuk penyelesaian satu tahapan administrasi. Langkah pertama ialah memperjelas tindakan yang menjadi alasan permintaan tersebut. Instansi mungkin memerlukan seseorang untuk menyerahkan dokumen, memberikan persetujuan, atau menandatangani pernyataan atas nama pihak lain. Masing-masing tindakan dapat menimbulkan akibat yang berbeda. Karena itu, penjelasan mengenai tindakan yang diminta diperlukan untuk menilai apakah pihak yang bersangkutan dapat melakukannya sendiri atau memerlukan perwakilan.

Surat dari instansi dapat membantu memperjelas keperluan tersebut, terutama apabila menyebut tahapan administrasi, tindakan yang dipersyaratkan, dan dasar permintaannya. Dalam pemeriksaan, keterangan itu dapat dipertimbangkan bersama alasan permohonan dan kepentingan pihak yang akan diwakili. Apabila permintaan instansi hanya berupa pencantuman penetapan wali dalam daftar persyaratan, uraian permohonan perlu menjelaskan kaitan antara persyaratan tersebut dan tindakan yang hendak dilakukan.

Pertimbangan mengenai kebutuhan praktis instansi perlu dihubungkan dengan kepentingan pihak yang akan diwakili. Permintaan instansi menjelaskan hambatan yang dihadapi dalam proses administrasi. Kepentingan pihak yang akan diwakili menjelaskan alasan hukum mengapa hambatan itu perlu diatasi melalui penunjukan wali. Hubungan keduanya dapat terlihat dari akibat tindakan yang dimohonkan bagi pihak yang bersangkutan.

Menentukan Lingkup Kewenangan Wali

Kejelasan tujuan permohonan membantu pengadilan menentukan lingkup kewenangan yang diperlukan. Dalam perwalian anak yang meliputi pemeliharaan dan pengelolaan harta, tanggung jawab wali dapat berlangsung selama perwalian dan mencakup berbagai tindakan untuk kepentingan anak. Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019, antara lain, mengatur kewajiban wali untuk menjalankan kuasa asuh, mengelola harta milik anak bagi keperluannya, dan mewakili anak dalam melakukan perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan.

Kewenangan yang luas dalam perwalian anak juga disertai batas. Pasal 52 Undang-Undang Perkawinan memberlakukan Pasal 48 terhadap wali, sehingga pemindahan hak atau penggadaian barang tetap milik anak dibatasi, kecuali apabila kepentingan anak menghendakinya. Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa penilaian terhadap tindakan wali perlu memperhatikan akibatnya bagi anak, termasuk ketika tindakan itu berkaitan dengan pengelolaan harta kekayaannya.

Untuk penetapan wali bagi keperluan tertentu, pertimbangan pengadilan dapat diarahkan pada tindakan yang menjadi dasar permohonan. Perbedaan cakupan itu perlu tercermin dalam amar penetapan. Jika keperluan yang terbukti hanya berkaitan dengan penyelesaian satu tahapan administrasi, amar penetapan dapat menyebut tahapan itu serta tindakan yang boleh dilakukan wali. Jika tindakan yang diminta berupa pemberian persetujuan atau penandatanganan pernyataan, isi dan akibat dokumen yang bersangkutan perlu diperhatikan dalam menentukan batas kewenangan.

Perumusan yang spesifik membantu wali, pihak yang diwakili, dan instansi memahami cakupan penetapan. Wali dapat mengetahui tindakan yang menjadi kewenangannya. Pihak yang diwakili dapat mengetahui sejauh mana orang lain bertindak atas namanya. Instansi dapat mencocokkan penetapan dengan persyaratan dalam proses administrasi yang bersangkutan. Kejelasan ini berawal dari uraian permohonan dan diteruskan melalui pertimbangan hakim hingga perumusan amar.

Dengan demikian, batas usia perwalian dalam KHI dan Buku II MA 2026 perlu dipahami berdasarkan kedudukan setiap ketentuan dan tujuan penunjukan wali. Angka 21 tahun merupakan bagian dari rumusan perwalian dalam KHI. Angka 18 tahun dalam syarat formal Buku II merujuk pada Undang-Undang Perkawinan. Ketika permohonan diajukan untuk keperluan tertentu, pemeriksaan perlu menjawab mengapa perwakilan diperlukan dan tindakan apa yang dapat dilakukan wali. Dari jawaban itulah lingkup penetapan dapat dirumuskan sesuai dengan kepentingan yang hendak dilindungi.

Daftar Pustaka

1. Kompilasi Hukum Islam, Buku I, Bab XV tentang Perwalian, Pasal 107–112. Naskah KHI di BPHN
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 47 dan Pasal 50–54. Naskah UU Perkawinan di JDIH BPK
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, khususnya Pasal 1–3, Pasal 11, dan Pasal 14–16. Naskah PP Nomor 29 Tahun 2019
4. SEMA Nomor 1 Tahun 2025, Rumusan Hukum Kamar Agama angka 2 tentang perwalian untuk keperluan tertentu. Naskah SEMA di JDIH Mahkamah Agung
5. Buku II Mahkamah Agung 2026, Lampiran II untuk lingkungan Peradilan Agama, bagian Perwalian Anak, halaman 800–802. Naskah lampiran di JDIH Mahkamah Agung
6. Rifqi Qowiyul Iman, “Fleksibilitas Penetapan Wali untuk Keperluan Tertentu.” Artikel MARINews

Untuk mendapatkan Berita atau Artikel Terbaru MARINews, Follow Channel Whatsapp: MARINews

Penulis:Rico Febriansyah
Editor:Tim MARINews