Standar & Maklumat Pelayanan
Standar Pelayanan Pengadilan memiliki muatan standar pelayanan publik yang selaras dengan Pasal 21 Undang-Undang No. 25 Tahun 2009.
Pasal tersebut mengamanatkan adanya 14 poin dalam setiap standar pelayanan publik, antara lain sistem, mekanisme dan prosedur; jangka waktu penyelesaian; biaya/tarif; fasilitas; serta evaluasi kinerja pelaksana.
Standar Pelayanan Pengadilan terdiri dari pelayanan perkara dan non-perkara. Standar pelayanan tersebut berlaku sebagai standar pelayanan pengadilan tingkat nasional maupun pada masing-masing pengadilan dan satuan kerja.
Standar pelayanan pengadilan juga mengamanatkan pembentukan standar pelayanan kepada satuan kerja yang lebih kecil untuk disesuaikan dengan karakteristik masing-masing, termasuk kondisi geografis dan karakteristik perkara.
Standar dan Maklumat Pelayanan Pengadilan
Ketua Mahkamah Agung RI
Ketua Pengadilan Agama Buntok