Pedoman Pengelolaan Kepaniteraan
Kumpulan pedoman, peraturan, dan dokumen pendukung dalam pengelolaan administrasi kepaniteraan.
01
Pedoman Pengelolaan Administrasi
Pedoman pelayanan, informasi publik, dan administrasi di lingkungan peradilan.
1
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI
No.026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar
Pelayanan Peradilan
↗
2
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi No.20 Tahun 2010 Tentang
Road Map Reformasi Birokrasi 2010–2014
↗
3
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Pelayanan
Informasi Publik di Pengadilan
↗
4
Undang-Undang RI No.14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik
↗
5
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010
Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
Tentang Keterbukaan Informasi Publik
↗
6
Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
↗
7
SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Republik Indonesia
Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 Tentang Pedoman Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Lingkungan Peradilan Agama
↗
02
Pedoman Lainnya
Peraturan dan ketentuan terkait Mahkamah Agung dan lingkungan peradilan.
1
Peraturan Presiden RI No.13 Tahun 2005
Tentang Sekretariat Mahkamah Agung
↗
2
Peraturan Presiden RI No.14 Tahun 2005
Tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung
↗
3
Undang-Undang RI No.1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan
↗
4
Undang-Undang RI No.3 Tahun 2009 Tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang No.14 Tahun 1985
tentang Mahkamah Agung
↗
5
Undang-Undang RI No.48 Tahun 2009
Tentang Kekuasaan Kehakiman
↗
6
Undang-Undang RI No.50 Tahun 2009 Tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama
↗
Klik dokumen untuk membuka dan membaca dokumen pedoman melalui sumber resmi.