(0525) 2044848 0852 4659 8288
•

PENGADILAN AGAMA BUNTOK

Prosedur Berperkara

Admin • 27 April 2026 • Dilihat: 114
01

Tingkat Pertama

Prosedur pengajuan dan pemeriksaan perkara pada tingkat pertama.

Syarat-Syarat Berperkara Dokumen informasi persyaratan perkara.
Lihat Dokumen
01

Prosedur Berperkara Cerai Gugat

  1. Penggugat mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan ke Pengadilan Agama.
  2. Surat gugatan memuat identitas Penggugat, posita berupa fakta kejadian dan fakta hukum, serta petitum berupa hal-hal yang dituntut.
  3. Gugatan penguasaan anak, nafkah anak, hadhanah, nafkah isteri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian.
  4. Membayar panjar biaya perkara melalui Bank. Bagi pihak yang tidak mampu dapat berperkara secara prodeo atau cuma-cuma.
  5. Setelah perkara didaftarkan, Penggugat dan Tergugat dipanggil untuk menghadiri persidangan sesuai ketentuan yang berlaku.
  6. Pada persidangan diupayakan perdamaian dan dilanjutkan dengan mediasi apabila kedua pihak hadir.
  7. Putusan dapat berupa dikabulkan, ditolak, atau tidak dapat diterima sesuai hasil pemeriksaan.
  8. Setelah putusan berkekuatan hukum tetap, para pihak dapat mengambil Akta Cerai secara langsung atau melalui kuasa khusus.
02

Prosedur Berperkara Cerai Talak

  1. Pemohon mengajukan surat permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama, secara tertulis maupun lisan.
  2. Surat permohonan memuat identitas Pemohon dan Termohon, posita serta petitum.
  3. Permohonan penguasaan anak, hadhanah, nafkah anak, dan pembagian harta bersama dapat diajukan bersama permohonan perceraian.
  4. Pemohon membayar panjar biaya perkara melalui Bank. Pihak yang tidak mampu dapat mengajukan perkara secara prodeo.
  5. Setelah perkara didaftarkan, Pemohon dan Termohon dipanggil untuk menghadiri persidangan.
  6. Pemeriksaan perkara diawali dengan upaya perdamaian dan mediasi apabila kedua belah pihak hadir.
  7. Setelah pemeriksaan selesai, Pengadilan menjatuhkan putusan sesuai hasil pemeriksaan perkara.
  8. Apabila izin ikrar talak telah berkekuatan hukum tetap, Pengadilan menetapkan persidangan pengucapan ikrar talak.
  9. Setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak, Akta Cerai dapat diambil sesuai ketentuan.
03

Prosedur Berperkara Harta Bersama

  1. Pihak berperkara datang ke Pengadilan Agama dengan membawa surat gugatan harta bersama.
  2. Penggugat membayar panjar biaya perkara sesuai taksiran Meja I dan menyerahkan gugatan beserta bukti pembayaran.
  3. Gugatan harus menjelaskan objek sengketa secara lengkap, termasuk ukuran, batas, merek, kode, tahun pembuatan atau informasi lain yang diperlukan.
  4. Setelah gugatan didaftarkan, para pihak menunggu panggilan persidangan dari juru sita.
  5. Persidangan diawali dengan upaya perdamaian dan dilanjutkan dengan mediasi apabila para pihak hadir.
  6. Para pihak dapat menggunakan jasa pengacara, advokat atau kuasa insidentil.
  7. Pemeriksaan perkara meliputi pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, pemeriksaan setempat, kesimpulan, musyawarah majelis dan putusan.
04

Prosedur Berperkara Gugatan Waris

  1. Gugatan waris diajukan oleh ahli waris ke Pengadilan Agama, dan dapat menggunakan jasa pengacara atau kuasa insidentil.
  2. Gugatan disertai bukti kematian pewaris, silsilah ahli waris serta bukti kepemilikan objek sengketa.
  3. Objek sengketa harus dijelaskan secara lengkap mengenai ukuran, batas dan identitas objek.
  4. Gugatan diajukan ke Pengadilan Agama sesuai wilayah hukum objek sengketa.
  5. Penggugat membayar panjar biaya perkara dan dapat mengajukan prodeo apabila tidak mampu.
  6. Setelah perkara terdaftar, para pihak dipanggil untuk menghadiri persidangan.
  7. Apabila mediasi berhasil, dibuat akta perdamaian. Jika tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan.
05

Prosedur Berperkara Itsbat Nikah

  1. Permohonan itsbat nikah dapat diajukan oleh suami, isteri, salah satu pihak, anak, wali nikah atau pihak lain yang berkepentingan.
  2. Permohonan dapat diajukan bersama gugatan atau permohonan perceraian sesuai kondisi perkara.
  3. Pemohon membayar panjar biaya perkara atau mengajukan prodeo apabila tidak mampu.
  4. Setelah pembayaran dilakukan, permohonan didaftarkan dengan melampirkan bukti pembayaran.
  5. Pemohon kemudian menunggu panggilan persidangan dari juru sita.
  6. Apabila permohonan dikabulkan, Pengadilan mengeluarkan penetapan yang dapat diambil sesuai ketentuan.
  7. Salinan penetapan dapat digunakan untuk pencatatan pada Kantor Urusan Agama.
02

Tingkat Banding

Langkah-langkah pengajuan upaya hukum banding.

  1. Permohonan banding disampaikan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama dalam tenggang waktu sesuai ketentuan.
  2. Pemohon membayar biaya perkara banding.
  3. Panitera memberitahukan adanya permohonan banding kepada pihak lawan.
  4. Pemohon dapat mengajukan memori banding dan Termohon dapat mengajukan kontra memori banding.
  5. Berkas perkara dikirim kepada Pengadilan Tinggi Agama sesuai ketentuan.
  6. Salinan putusan banding disampaikan kepada para pihak.
03

Tingkat Kasasi

Langkah-langkah pengajuan permohonan kasasi.

  1. Mengajukan permohonan kasasi secara tertulis atau lisan melalui Pengadilan Agama dalam tenggang waktu 14 hari sesuai ketentuan.
  2. Membayar biaya perkara kasasi.
  3. Panitera memberitahukan permohonan kasasi kepada pihak lawan.
  4. Pemohon wajib menyampaikan memori kasasi sesuai tenggang waktu yang ditentukan.
  5. Pihak lawan dapat mengajukan jawaban terhadap memori kasasi.
  6. Berkas kasasi dikirim kepada Mahkamah Agung.
  7. Salinan putusan disampaikan kepada para pihak.
04

Peninjauan Kembali

Informasi mengenai pengajuan upaya hukum PK.

  1. Mengajukan permohonan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Agama.
  2. Pengajuan PK dilakukan dalam tenggang waktu sesuai alasan pengajuan yang digunakan.
  3. Pemohon membayar biaya perkara PK.
  4. Panitera menyampaikan salinan memori PK kepada pihak lawan.
  5. Pihak lawan dapat memberikan jawaban terhadap memori PK.
  6. Berkas PK dikirim kepada Mahkamah Agung.
  7. Salinan putusan PK disampaikan kepada para pihak.
05

Pengambilan Produk Pengadilan

Akta Cerai, Salinan Putusan dan Salinan Penetapan.

Produk pengadilan secara garis besar terdiri atas putusan dan penetapan. Akta Cerai merupakan akta autentik yang dikeluarkan Pengadilan Agama sebagai bukti telah terjadi perceraian.

Syarat Pengambilan

  • Menyerahkan nomor perkara.
  • Memperlihatkan KTP asli dan menyerahkan fotokopinya.
  • Membayar PNBP sesuai ketentuan yang berlaku.
  • Membayar biaya salinan putusan atau penetapan sesuai jumlah lembar.
  • Jika dikuasakan, membawa dokumen kuasa dan persyaratan identitas yang diperlukan.

Persyaratan Pengambilan Duplikat Akta Cerai

  • Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian.
  • Surat Keterangan dari Kelurahan bahwa setelah bercerai belum pernah menikah lagi.
  • Fotokopi KTP yang masih berlaku.
06

Gugatan Sederhana

Perbandingan penyelesaian perkara secara sederhana dan acara biasa.

Perkara ekonomi syariah dapat diajukan dalam bentuk gugatan sederhana maupun gugatan dengan acara biasa. Penanganan gugatan sederhana mengacu pada ketentuan mengenai tata cara penyelesaian gugatan sederhana.

Aspek Cara Sederhana Cara Biasa
Nilai gugatan Paling banyak Rp500 juta Lebih dari Rp500 juta
Domisili para pihak Penggugat dan tergugat berdomisili di wilayah hukum yang sama Tidak harus berdomisili di wilayah hukum yang sama
Jumlah para pihak Masing-masing tidak lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama Masing-masing dapat lebih dari satu
Alamat tergugat Harus diketahui Tidak harus diketahui
Pendaftaran perkara Menggunakan blanko gugatan Membuat surat gugatan
Pengajuan bukti-bukti Bersamaan dengan pendaftaran perkara Pada saat sidang pembuktian
Pemeriksa dan pemutus Hakim tunggal Majelis hakim
Pemeriksaan pendahuluan Ada Tidak ada
Mediasi Tidak ada Ada
Batas waktu penyelesaian 25 hari sejak sidang pertama 5 bulan
Penyampaian putusan Paling lambat 2 hari Paling lambat 7 hari