Regulasi & Aturan
Berikut ini adalah peraturan dan kebijakan peradilan yang dapat digunakan sebagai referensi informasi hukum. Untuk lebih jelasnya, silakan klik tautan yang tersedia.
Surat Keputusan Dirjen Badilag
Dokumen keputusan dan pedoman Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.
SK Dirjen Badilag Nomor 003.a/DJA/SK/I/2015
Pedoman Pelayanan Informasi Melalui Website di Lingkungan Peradilan Agama.
SK Dirjen Badilag Nomor 0017/Dj.A/SK/VII/2011
Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama.
SK Dirjen Badilag Nomor 1207/DJA/HK.00.7/SK/VII/2012
Pedoman Pemberdayaan Hakim Tinggi Sebagai Kawal Depan Mahkamah Agung.
SK Dirjen Badilag Nomor 0156/DjA/HK.05/SK/III/2012
Pedoman Standarisasi Formulir Administrasi Kepaniteraan Peradilan Agama.
SK Dirjen Badilag Nomor 2273.a/DJA/KP.01.1/SK/VIII/2014
Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Pemanfaatan Portal Tabayun di Lingkungan Peradilan Agama.
SK Dirjen Badilag Nomor 1313.c/DjA/OT.01.1/SK/10/2016
Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.
SK Dirjen Badilag Nomor 0267.a/DjA/OT.01.3/04/2015
Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.
SK Dirjen Badilag Nomor 1351.a/DjA/OT.01.3/04/2016
Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.
SK Dirjen Badilag Nomor 1 Tahun 2017
Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Mahkamah Syar’iyah Aceh dan Pengadilan Tinggi Agama Seluruh Indonesia.
SK Dirjen Badilag Nomor 1294/DjA/HK.00.6/SK/05/2018
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.
SK Dirjen Badilag Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018
Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama.
SK Dirjen Badilag Nomor 2081.b/DjA/OT.01.3/SK/10/2018
Perlakuan Pedoman Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama.
SK Dirjen Badilag Nomor 2114/DjA/OT.01.3/SK/10/2018
Monitoring Implementasi Akreditasi Penjaminan Mutu di Lingkungan Peradilan Agama.
SK Dirjen Badilag Nomor 2141/DJA/OT.01.4/X/2018
Daftar Kode Satuan Kerja Untuk Nomor Perkara Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah.
SK Dirjen Badilag Nomor 261 Tahun 2019
Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Peradilan Agama.
SK Dirjen Badilag Nomor 04.1/DJS/KS.00/SK/I/2020
Standar Pelayanan pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.
SK Dirjen Badilag Nomor 376/DJA/HM/.00/SK/I/2021
Pembentukan Satuan Tugas Implementasi dan Kajian Sistem Informasi Peradilan di Lingkungan Peradilan Agama.
Peraturan Perundang-undangan
Kumpulan dokumentasi dan informasi hukum melalui JDIH Mahkamah Agung RI.
Produk Hukum Mahkamah Agung
Dokumentasi produk hukum dan kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Dokumen dan tautan pada halaman ini merupakan referensi peraturan dan kebijakan peradilan yang bersumber dari dokumen atau situs terkait.