Ketika Perempuan Turut Menentukan Wajah Keadilan
Sudah menjadi pengetahuan umum yang tidak perlu dibuktikan lagi (notoire feiten) bahwa mendengar kata “Perempuan” selalu diasosiasikan sebagai kelas kedua (the second sex) (Simone de Beauvor: 1989), hanya mampu di dapur, di sumur dan di kasur seperti dalam lirik lagu “Abah Emak” (Ciptaan Fadzal Dhat). Stereotip seperti ini tentunya telah mandarah daging dalam pikiran-pikiran kaum-kaum yang mengganggap diri mereka lebih dominan (budaya patriaki). Akan tetapi anggapan bahwa perempuan itu lemah tidak berlaku pada Perempuan-perempuan yang bertugas menegakan hukum dan keadilan di ruang-ruang pengadilan yaitu hakim Perempuan. Bagaimana tidak, saat ini jumlah hakim di Indonesia adalah 8.876 hakim, sebanyak 2.766 orang atau 31,16% di antaranya adalah hakim Perempuan (Berita Humas MA: 3 Tahun BPHPI, Hakim Perempuan Dalam Transformasi Peradilan Digital). Bukan saja itu, ada 16 hakim perempuan dipercaya menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan 212 orang sebagai Ketua Pengadilan Tingkat Pertama.
Sebagian orang bisa saja bertanya-tanya: memang ada pengaruhnya Perempuan dalam lembaga peradilan, bukankah sama saja dengan laki-laki, yakni sama-sama memutus perkara, pertanyaan sinis seperti ini tentunya mereka tidak mengetahui bahwa kehadiran Perempuan dalam di ruang-ruang sidang yang dianggap sakral itu justru membawa peradilan yang lebih beragam, dengan memberikan perbedaan terhadap pengambilan keputusan oleh hakim. Sebagaimana ditulis oleh Rosemary Hunter, Professorof Law and Socio-Legal Studies, Queen Mary, University of London (2015) menyebutkan bahwa terdapat enam argumen mendasar mengenai mengapa dan bagaimana hakim perempuan membawa suatu perbedaan. Pertama, kehadiran hakim perempuan meningkatkan legitimasi demokratis lembaga peradilan (democratic legitimacy of the judiciary), karena majelis hakim yang mencakup perempuan lebih merepresentasikan masyarakat luas yang dilayaninya dibandingkan dengan majelis hakim yang tidak memiliki hakim perempuan.
Kedua, kehadiran hakim perempuan memberikan sinyal adanya kesetaraan kesempatan bagi perempuan dalam profesi hukum (equality of opportunity for women in the legal profession) yang bercita-cita menduduki jabatan kehakiman, serta menunjukkan bahwa proses pengangkatan hakim benar-benar sesuai dengan apa yang diklaim selama ini, yaitu adil, berdasarkan merit, dan tidak diskriminatif. Artinya bahwa Perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti seleksi calon hakim, menjadi hakim tinggi, hingga menduduki jabatan pimpinan pengadilan dan hakim agung.
Ketiga, kehadiran hakim perempuan memberikan dorongan dan pendampingan aktif bagi Perempuan (provides encouragement and active mentoring for women) dalam profesi hukum, mahasiswa hukum, dan bahkan perempuan serta anak perempuan yang lebih muda, untuk bercita-cita, berupaya, dan memperoleh pengangkatan sebagai hakim, sehingga menciptakan suatu lingkaran positif yang memungkinkan peningkatan keseimbangan gender dalam lembaga peradilan. Dalam hal ini, Hakim perempuan yang menjadi Ketua Pengadilan atau Hakim Agung dapat menginspirasi mahasiswi hukum, calon hakim, dan hakim perempuan lainnya untuk memiliki cita-cita yang sama. Kehadiran hakim perempuan dapat membuka jalan bagi lahirnya lebih banyak hakim perempuan pada masa mendatang.
Keempat adalah bahwa hakim perempuan cenderung memiliki empati yang lebih besar terhadap Perempuan (empathy with women) yang berperkara dan para saksi perempuan, termasuk korban tindak pidana, sehingga dapat memberikan pengalaman persidangan yang lebih baik bagi para pihak tersebut dalam sistem peradilan, atau setidaknya suatu pengalaman persidangan di mana mereka (dan para pengacara perempuan) tidak menjadi sasaran komentar seksis atau bentuk-bentuk bias gender lainnya dari majelis hakim, serta di mana tindakan seksisme dan bias gender secara terbuka oleh pihak lain di ruang sidang selama proses persidangan tidak ditoleransi. Semisal di Indonesia, dalam perkara kekerasan seksual, hakim perempuan mungkin lebih peka terhadap kondisi psikologis korban, trauma, ataupun relasi kuasa. Intinya kehadiran hakim perempuan dapat membuat proses persidangan lebih sensitif terhadap pengalaman korban perempuan.
Kelima adalah bahwa hakim perempuan akan menerapkan sikap tidak toleran (exercise this same lack of toleration) yang sama di balik layar, sehingga berperan dalam mendidik dan membentuk perilaku rekan-rekan laki-laki mereka dengan tidak membiarkan komentar seksis, stereotip, dan bias gender berlalu tanpa dipertanyakan. Dalam hal ini Hakim perempuan dapat membantu membangun budaya peradilan yang bebas dari seksisme dan diskriminasi gender.
Keenam, yaitu hakim perempuan akan membawa kepekaan gender (gendered sensibility) ke dalam proses pengambilan keputusan, dan dengan demikian (setidaknya dalam beberapa keadaan) mengubah hasil suatu perkara. Seumpama dalam perkara perceraian yang disertai kekerasan dalam rumah tangga, hakim tidak cukup hanya melihat peristiwa secara formal sebagai konflik rumah tangga. Hakim juga perlu mempertimbangkan relasi kuasa, ketergantungan ekonomi, dan posisi rentan perempuan. Perspektif pengalaman perempuan dapat membantu hakim melihat aspek-aspek yang mungkin terabaikan apabila perkara hanya dipahami dari sudut pandang yang seragam.
Dari keenam argumen tersebut, keberadaan hakim Perempuan di meja hijau guna memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara memberikan warna tersendiri dalam pengambilan keputusan secara substantif khususnya dalam kondisi maupun kasus tertentu. Jadi tidak heran jika Sally Kenney (2012) mengatakan bahwa kita membutuhkan lebih banyak hakim feminis, hakim yang memahami pengalaman hidup Perempuan dan secara serius memperhatikan kerugian yang dialami Perempuan, dan anak Perempuan. Begitupula Bertha Wilson (1990) memberikan jawaban yang tegas bahwa hakim perempuan dapat menghadirkan perspektif yang unik terhadap persoalan yang dihadapkan kepada mereka berdasarkan kehidupan mereka sebagai perempuan dan pengalaman mereka menghadapi diskriminasi.
Oleh karena hakim Perempuan memberikan warna tersendiri dan menghadirkan perspektif berbeda dalam memutus perkara, maka sudah sangat tepat para hakim Perempuan telah bernaung dalam Badan Perhimpunan Hakim Perempuan Indonesia (BPHPI). Wadah ini tentunya diharapkan tidak hanya menjadi wadah keterwakilan perempuan, tetapi juga harus menjadi wadah pengembangan pemikiran dan kontribusi perempuan terhadap pembaruan peradilan di Indonesia. Keberadaan BPHPI tentunya tidak boleh dipahami sebagai wadah yang memperhadapkan hakim perempuan dengan hakim laki-laki. Justru, keberadaannya dapat menjadi sarana untuk memperkuat kualitas lembaga peradilan secara keseluruhan. Karena itu, tantangan BPHPI ke depan bukan hanya memperkuat eksistensi organisasi, melainkan bagaimana mendorong agar pengalaman, pengetahuan, dan perspektif hakim perempuan dapat memberikan kontribusi nyata dalam membangun peradilan yang lebih responsif, inklusif, dan berkeadilan. Pada akhirnya, hakim perempuan tidak perlu membuktikan bahwa mereka lebih baik daripada hakim laki-laki. Namun, sistem peradilan perlu memberikan ruang agar pengalaman, pengetahuan, dan perspektif perempuan turut hadir dalam proses penegakan hukum. Sebab, keadilan akan lebih kaya ketika dibangun dari keberagaman perspektif, bukan dari keseragaman cara pandang.
Harapannya, ke depan semakin banyak perempuan yang mendapat kesempatan untuk menjadi hakim dan menduduki posisi strategis dalam lembaga peradilan. Bukan semata-mata untuk menambah jumlah hakim perempuan, tetapi agar pengalaman dan cara pandang perempuan juga ikut mewarnai proses penegakan hukum dan keadilan. Sebab, setiap perkara yang diperiksa hakim bukan hanya tentang pasal-pasal dalam undang-undang (black-letter law), tetapi juga tentang manusia dan persoalan kehidupan yang dihadapinya. Kita tentu berharap, semakin beragam perspektif yang hadir di ruang sidang, semakin besar pula kesempatan untuk menghadirkan keadilan yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
Sumber Referensi
- Bertha Wilson, “Will Women Judges Really Make a Difference?” The Fourth Annual Barbara Betcherman Memorial Lecture (1990) 28 Osgoode Hall L. J.
- Rosemary Hunter, More than Just a Different Face? Judicial Diversity and Decision-making, Current Legal Problems, Vol. 68, (2015), https://doi.org/10.1093/clp/cuv001
- Sally J Kenney, Gender and Justice: Why Women in the Judiciary Really Matter (Routledge 2012).
- Satria Kusuma, Humas MA: 3 Tahun BPHPI, Hakim Perempuan Dalam Transformasi Peradilan Digital, Jumat, 2 Oktober 2026 13:45 WIB, https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/7481/3-tahun-bphpi-hakim-perempuan-dalam-transformasi-peradilan-digital
Untuk mendapatkan Berita atau Artikel Terbaru MARINews, Follow Channel Whatsapp: MARINews
Penulis:Ulya Saida
Editor:Tim MARINews
Komentar