MA PERKUAT SISTEM MERIT, 203 PESERTA IKUTI ASESMEN SELEKSI 24 JABATAN PIMPINAN TINGGI
Jakarta – Humas: Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia menggelar asesmen seleksi terbuka untuk pengisian 24 jabatan pimpinan tinggi madya dan pratama yang diikuti 203 peserta. Seleksi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat penerapan sistem merit sekaligus menjaring aparatur peradilan yang memiliki kompetensi, integritas, dan kapasitas kepemimpinan.
Pelaksanaan asesmen tersebut dibuka oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris MA, Sobandi, pada Rabu, 4 November 2026 di Gedung Sekretariat MA, Jakarta Pusat. Kegiatan ini merupakan salah satu tahapan seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkungan MA dan badan peradilan di bawahnya Tahun Anggaran 2026.
Dalam arahannya, Sobandi menegaskan bahwa pengisian jabatan pimpinan tinggi bukan sekadar proses administratif untuk mengisi kekosongan jabatan. Seleksi merupakan momentum strategis untuk menempatkan kandidat terbaik yang mampu membawa organisasi bergerak lebih cepat, adaptif, profesional, dan berorientasi pada hasil tanpa mengesampingkan integritas.
Ia berharap pejabat yang terpilih nantinya dapat menjadi teladan sekaligus penggerak perubahan, sehingga mampu meningkatkan kinerja organisasi dan memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.
“Proses ini adalah momentum strategis guna menempatkan kandidat terbaik yang memiliki kapasitas, kapabilitas, dan visi untuk membawa organisasi ini bergerak lebih cepat, adaptif, berorientasi hasil dan profesional, dengan tetap menjaga nilai integritas,” tegas Sobandi.
Sobandi juga menjelaskan bahwa seleksi terbuka saat ini menjadi jembatan menuju penerapan manajemen talenta di lingkungan MA. Ke depan, ia berharap pengisian jabatan dapat dilakukan melalui pemetaan dan pengembangan talenta aparatur, sebagaimana telah diterapkan di sejumlah kementerian.
“Jadi open bidding ini adalah jembatan untuk mewujudkan meritokrasi ini,” ujarnya.
Untuk memperluas kesempatan aparatur mengikuti seleksi, MA juga melakukan penyesuaian sejumlah persyaratan jabatan. Di antaranya penyesuaian persyaratan kepangkatan untuk jabatan eselon IA serta penghapusan persyaratan pernah menduduki jabatan hakim tinggi atau ketua pengadilan kelas IA khusus untuk jabatan eselon IA dan IIA.
Menurut Sobandi, penyesuaian tersebut dimaksudkan agar lebih banyak kader terbaik MA memiliki kesempatan mengikuti proses seleksi, termasuk aparatur yang masih berusia muda dan aparatur nonhakim yang memiliki kompetensi sesuai persyaratan jabatan.
Ia menegaskan bahwa kemampuan peserta menjadi dasar utama dalam menentukan kandidat yang akan diusulkan kepada Ketua MA. Panitia seleksi akan mengajukan tiga kandidat terbaik untuk setiap jabatan, selanjutnya keputusan ditetapkan oleh Ketua MA.
Meski demikian, persyaratan khusus tetap diberlakukan untuk jabatan tertentu. Untuk posisi Inspektur Wilayah I Badan Pengawasan, misalnya, pelamar masih dipersyaratkan sedang menduduki jabatan hakim tinggi, dengan prioritas bagi hakim tinggi pengawas di lingkungan Badan Pengawasan MA. Persyaratan tersebut berkaitan dengan kebutuhan pengalaman dan pengetahuan teknis yudisial dalam melaksanakan pengawasan terhadap hakim dan aparatur peradilan.
Dalam proses asesmen, peserta akan mengikuti serangkaian pengujian, antara lain mengukur kompetensi manajerial dan sosial kultural serta wawancara kompetensi untuk menilai kemampuan teknis, pengalaman, dan kapasitas peserta secara menyeluruh.
Selain kompetensi, Sobandi menyebut integritas dan pembelajaran berkelanjutan sebagai dua hal penting yang harus dimiliki pejabat pimpinan tinggi. Jabatan, menurutnya, merupakan amanah yang harus dijalankan dengan mengutamakan kepentingan organisasi dan masyarakat.
“Jabatan yang tinggi adalah amanah bukan hak istimewa. Semakin tinggi posisi seorang pemimpin semakin besar pula godaan dan tanggung jawab yang dipikulnya,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa perubahan teknologi, dinamika kebijakan, dan meningkatnya ekspektasi masyarakat menuntut pemimpin untuk terus belajar serta terbuka terhadap kritik. Pejabat pimpinan tinggi diharapkan tidak hanya menjalankan rutinitas, tetapi mampu menghadirkan inovasi dan mendorong perubahan yang berdampak bagi organisasi.
Sobandi turut mendorong agar assessment center MA terus dikembangkan menjadi pusat pengembangan sumber daya manusia bagi MA dan badan peradilan di bawahnya. Dengan demikian, instrumen penilaian kompetensi tidak hanya digunakan dalam proses seleksi, tetapi juga dapat mendukung pengembangan kapasitas aparatur secara berkelanjutan.
Dalam laporannya, Kepala Biro Kepegawaian MA, Sahlanudin, menyampaikan bahwa seleksi terbuka tersebut menarik 291 pelamar. Dari jumlah itu, sebanyak 227 peserta dinyatakan lulus seleksi administrasi, terdiri atas 13 peserta untuk jabatan pimpinan tinggi madya dan 214 peserta untuk jabatan pimpinan tinggi pratama.
Dari peserta yang lulus administrasi, tidak seluruhnya harus mengikuti asesmen kembali. Hal ini karena hasil penilaian kompetensi melalui assessment center berlaku selama tiga tahun berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (4) Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggara Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil.
Berdasarkan ketentuan tersebut, sebanyak 11 peserta telah memiliki profil asesmen yang masih berlaku sehingga tidak perlu mengikuti tahapan asesmen kali ini. Selain itu, hingga 4 November 2026, terdapat 13 peserta yang mengundurkan diri dari seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama.
Dengan demikian, peserta yang mengikuti tahapan asesmen center berjumlah 203 orang, terdiri atas 13 peserta untuk jabatan pimpinan tinggi madya dan 190 peserta untuk jabatan pimpinan tinggi pratama.
Asesmen bagi peserta jabatan pimpinan tinggi pratama dilaksanakan pada 4–7 November 2026 di Unit Penilaian Kompetensi Assessment Center MA, Gedung Sekretariat MA Lantai 12, Jakarta. Sementara itu, asesmen bagi peserta jabatan pimpinan tinggi madya dijadwalkan pada 9–13 November 2026 di Pusat Pendidikan dan Pelatihan PKN.
Menutup arahannya, Sobandi mengapresiasi kerja panitia seleksi dan Biro Kepegawaian MA dalam mempersiapkan seluruh tahapan seleksi. Ia berharap proses seleksi dapat berjalan lancar dengan tetap menjaga kualitas dan objektivitas penilaian, sehingga menghasilkan pejabat pimpinan tinggi yang mampu membawa MA dan badan peradilan di bawahnya semakin baik. (sk/ds/DI/photo:yrz,ek)
Komentar