•

Berita Peradilan 18 November 2026 3 kali dilihat

Pesan Ketua MA dalam Penandatanganan MoU dengan PT Pos

Oleh admin2

MARINews, Bandung – Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI), Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H., menekankan pentingnya penguatan kualitas layanan surat tercatat melalui peningkatan profesionalitas petugas, akurasi data penerima, integrasi sistem informasi, serta evaluasi secara berkala.

Hal tersebut disampaikan dalam sambutannya pada acara penandatanganan Nota Kesepahaman antara MA RI dan PT Pos Indonesia (Persero), serta Perjanjian Kerja Sama antara Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia (PP IKAHI) dan PT Pos Indonesia, di Bandung, (17/1).

Nota Kesepahaman antara MA dan PT Pos Indonesia (Persero) ditandatangani oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris MA, Dr. Sobandi, S.H., M.H., bersama Direktur PT Pos Indonesia. Adapun Perjanjian Kerja Sama antara PP IKAHI dan PT Pos Indonesia ditandatangani oleh Ketua Umum PP IKAHI, Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H., bersama Direktur PT Pos Indonesia.

Ketua MA menyampaikan apresiasi kepada PT Pos Indonesia beserta seluruh jajaran, khususnya para petugas di lapangan, yang selama ini telah menjadi mitra strategis MA dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan peradilan.

Menurutnya, keberlanjutan kerja sama ini merupakan wujud nyata kolaborasi antarlembaga untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

Ia mengingatkan, kerja sama tidak boleh berhenti pada penandatanganan dokumen, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata, dilaksanakan secara sungguh-sungguh, dan dievaluasi secara berkala agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Surat Tercatat sebagai Bagian dari Modernisasi Peradilan

Ketua MA menjelaskan, penerapan panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat merupakan salah satu terobosan dalam modernisasi administrasi perkara dan persidangan.

Kebijakan tersebut merupakan bagian dari pembaruan peradilan melalui pemanfaatan teknologi informasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 dan ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023.

Mekanisme surat tercatat menjadi jembatan antara kebutuhan modernisasi peradilan dan kondisi masyarakat Indonesia yang memiliki karakteristik geografis, sosial, serta tingkat akses teknologi yang beragam.

Transformasi digital, tegasnya, tidak boleh justru menciptakan kesenjangan baru bagi masyarakat yang belum sepenuhnya terjangkau teknologi informasi.

Ketua MA juga mengakui, pelaksanaan surat tercatat masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam proses penyerahan langsung kepada penerima maupun ketika surat tidak dapat disampaikan secara langsung.

Kondisi geografis dan karakteristik wilayah yang beragam turut menjadi tantangan tersendiri bagi petugas Pos.

Meskipun demikian, ia menggarisbawahi, mekanisme surat tercatat telah memberikan kontribusi positif, khususnya dalam menekan biaya perkara yang harus ditanggung masyarakat.

Pengurangan beban biaya perkara tersebut merupakan bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap keadilan (access to justice).

Lima Arahan untuk Penyempurnaan Layanan Surat Tercatat

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan kerja sama, Ketua MA menyampaikan lima hal yang perlu menjadi perhatian dan bahan evaluasi bersama.

Pertama, meningkatkan akurasi data alamat dan identitas penerima karena keberhasilan pengiriman sangat ditentukan oleh kebenaran informasi yang disampaikan.

Kedua, meningkatkan kualitas dan profesionalitas petugas pengiriman, terutama dalam memahami karakteristik dokumen pengadilan, tata cara penyampaian kepada penerima, serta prosedur yang harus dilakukan apabila surat tidak dapat diserahkan secara langsung.

Ketua MA menegaskan, meskipun petugas Pos bukan aparat penegak hukum, tugas mereka memiliki pengaruh yang sangat menentukan terhadap kelancaran proses pemeriksaan perkara.

Panggilan dan pemberitahuan merupakan bagian fundamental dalam hukum acara karena melalui proses tersebut para pihak mengetahui adanya perkara yang melibatkan dirinya, mengetahui waktu persidangan, serta memperoleh kesempatan untuk menggunakan hak-hak hukumnya.

“Di balik selembar surat panggilan, tersimpan nasib seseorang yang berhadapan dengan hukum,” demikian pesan Ketua MA.

Ia mengingatkan, persoalan dalam penyampaian surat panggilan bukan sekadar persoalan administratif, tetapi berpotensi mengakibatkan hilangnya hak-hak para pihak dalam proses peradilan.

Ketiga, memperkuat sistem informasi dan integrasi data antara Mahkamah Agung dan PT Pos Indonesia agar setiap tahapan pengiriman dapat dipantau secara transparan, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Keempat, membangun mekanisme koordinasi dan penyelesaian kendala yang lebih responsif sehingga persoalan di lapangan tidak berlarut-larut dan menghambat proses peradilan.

Ketua MA mengapresiasi berbagai inovasi layanan PT Pos Indonesia, termasuk layanan pengambilan kiriman dan pelaporan melalui dasbor (dashboard), yang diharapkan dapat mempermudah koordinasi antara pengadilan dan PT Pos Indonesia.

Kelima, melaksanakan evaluasi secara berkala terhadap kualitas layanan, meliputi ketepatan waktu pengiriman, validitas bukti penyampaian, serta kepatuhan terhadap standar operasional yang telah disepakati.

Kerja Sama PP IKAHI dan PT Pos Indonesia

Selain kerja sama kelembagaan dengan MA, Prof. Sunarto juga menyampaikan harapan agar Perjanjian Kerja Sama antara PP IKAHI dan PT Pos Indonesia dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, khususnya dalam mendukung kebutuhan para hakim.

Ia menjelaskan, dinamika mutasi dan promosi jabatan kerap mengharuskan anggota IKAHI berpindah dari satu daerah ke daerah lainnya.

Mobilitas tersebut tidak hanya menyangkut perpindahan tempat kerja, tetapi juga kebutuhan logistik serta pengiriman barang pribadi dan keluarga.

Melalui kerja sama ini, anggota IKAHI diharapkan memperoleh kemudahan akses terhadap berbagai layanan pengiriman PT Pos Indonesia, seperti Pos Nextday, Pos Reguler, Pos Kargo Barang, dan layanan logistik lainnya. Namun demikian, pelaksanaannya harus tetap memperhatikan kode etik dan menghindari konflik kepentingan.

Menutup sambutannya, Ketua MA berharap sinergi antara MA,, PP IKAHI, dan PT Pos Indonesia tidak hanya memberikan manfaat bagi masing-masing institusi, tetapi juga berkontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan akses masyarakat terhadap keadilan.

Untuk mendapatkan Berita atau Artikel Terbaru MARINews, Follow Channel Whatsapp: MARINews

Penulis:Ganjar Prima Anggara
Editor:Tim MARINews

Sumber : https://marinews.mahkamahagung.go.id/berita/pesan-ketua-ma-dalam-penandatanganan-mou-dengan-pt-pos-0b5u

DISKUSI

Komentar

Tinggalkan komentar