KULIAH UMUM BAGI CALON JAKSA, KETUA MA TEKANKAN PENTINGNYA PENEGAKAN HUKUM BERORIENTASI KEADILAN
Jakarta-Humas: Ketua Mahkamah Agung (MA) Prof. Sunarto menekankan pentingnya penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan dan kebutuhan masyarakat. Menurutnya, keberhasilan sistem peradilan tidak cukup diukur dari kemampuan menyelesaikan perkara, tetapi juga dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Prof. Sunarto saat memberikan kuliah umum kepada peserta Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa Angkatan LXXXIII (Ke-83) Gelombang II Tahun 2026 di Aula Sasana Adhika Karyya, Kampus A Badan Diklat Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Rabu, 18 September 2026.
Dalam kuliah umum tersebut, Ketua MA menekankan paradigma People Centred Justice System atau sistem keadilan yang berpusat pada manusia. Paradigma ini menempatkan kebutuhan, pengalaman, dan hasil nyata yang diterima masyarakat sebagai salah satu ukuran keberhasilan sistem peradilan.
Ia menjelaskan, paradigma tersebut telah menjadi bagian penting dalam reformasi peradilan di berbagai negara, antara lain melalui rekomendasi Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) serta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
“Paradigma ini juga menekankan bahwa tolak ukur keberhasilan peradilan saat ini tidak lagi hanya bersandar pada kemampuan untuk menyelesaikan perkara. Lebih dari itu, keberhasilan peradilan diukur dari kemampuannya menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas, memberikan kepastian hukum guna mendukung pertumbuhan ekonomi, sekaligus menjadi pilar penguat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik,” jelasnya.
Menurut Prof. Sunarto, penerapan paradigma tersebut membutuhkan perubahan budaya kerja aparat penegak hukum. Hakim, jaksa, dan penyidik tidak cukup hanya menjalankan kewenangan berdasarkan aturan hukum, tetapi juga perlu memahami realitas sosial dan ekonomi masyarakat yang dilayani.
Ia menilai, jaksa memiliki posisi strategis dalam mewujudkan sistem keadilan yang berpusat pada manusia. Selain berperan sebagai pengendali perkara atau dominus litis, jaksa juga menjadi penghubung dalam sistem peradilan dan pelaksana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
“Jadilah jaksa yang mengedepankan penegakkan hukum yang berkemanusiaan, yang berlandaskan hati nurani dan kepekaan sosial. Wujudkan penegakkan hukum yang dihormati karena ketegasannya, namun sangat dipercaya oleh masyarakat karena kemampuannya untuk menghadirkan keadilan yang mampu memulihkan hak-hak rakyat,” pesannya.
Selain menekankan orientasi keadilan, Prof. Sunarto mengingatkan para calon jaksa untuk mewaspadai budaya negatif yang dapat menghambat integritas aparat penegak hukum. Ia merujuk pemikiran antropolog Koentjaraningrat dalam buku Rintangan-Rintangan Mental dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia yang menguraikan sejumlah mentalitas negatif dalam kehidupan masyarakat.
Lima mentalitas tersebut meliputi kebiasaan meremehkan kualitas atau budaya asal jadi, mentalitas menerabas atau budaya jalan pintas, kurang disiplin dan bertanggung jawab, kurang percaya diri, serta sikap apatis dan lesu.
Ketua MA menyoroti mentalitas menerabas karena memiliki hubungan erat dengan perilaku koruptif. Keinginan memperoleh hasil secara cepat tanpa menghormati proses, prosedur, dan aturan dapat mendorong seseorang melakukan penyimpangan.
“Korupsi, suap, gratifikasi, nepotisme, dan penyalahgunaan wewenang merupakan sarana yang sering digunakan untuk menerabas sebuah proses demi memperoleh hasil yang cepat dan sesuai dengan kehendak. Dalam kondisi demikian, keberhasilan tidak lagi ditentukan oleh kemampuan, kejujuran, dan kerja keras, tetapi oleh materi, akses kekuasaan dan kedekatan pribadi,” ungkapnya.
Ia mengajak para calon jaksa untuk memperkokoh integritas, membangun budaya kerja profesional, serta memiliki keberanian moral untuk menyatakan kebenaran di tengah berbagai godaan dan tekanan. Menurutnya, kualitas penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh baiknya peraturan, tetapi juga karakter aparatur yang menjalankannya.
Dalam kesempatan tersebut, Prof. Sunarto juga mengingatkan pentingnya menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Ia menyampaikan hasil survei Indikator Politik Indonesia pada Januari 2026 yang mencatat tingkat kepercayaan publik terhadap Kejaksaan sebesar 80 persen. Sementara itu, survei GoodStats/Muda Bicara pada Januari hingga Maret 2026 mencatat tingkat kepercayaan sebesar 60,3 persen di kalangan generasi muda.
Ketua MA mengapresiasi pimpinan dan seluruh jajaran Kejaksaan atas capaian tersebut. Namun, ia mengingatkan bahwa kepercayaan masyarakat merupakan amanah yang harus terus dijaga melalui kinerja dan perilaku aparat.
“Hasil Survei tersebut juga merupakan sebuah pengingat bahwa mempertahankan kepercayaan publik sejatinya jauh lebih sulit dari sekedar meraihnya,” tuturnya.
Ia berpesan kepada para calon jaksa agar tidak merusak kepercayaan masyarakat yang telah dibangun oleh institusi Kejaksaan. Para calon jaksa diharapkan menjadi penegak hukum yang berintegritas, kompeten, peka terhadap rasa keadilan, serta berani mengawal kebenaran.
Menutup kuliah umum, Prof. Sunarto mengingatkan bahwa kemajuan teknologi dan regulasi tidak akan bermakna tanpa integritas aparatur yang menjalankannya. Ia meminta para calon jaksa memandang profesi sebagai amanah untuk menegakkan kebenaran dan melindungi hak masyarakat.
“Tunaikanlah jabatan dengan rendah hati, hati-hati, dan sepenuh hati. Rendah hati dalam memandang jabatan sebagai amanah, hati-hati dalam menggunakan kewenangan, dan sepenuh hati dalam mengabdikan diri bagi tegaknya hukum dan keadilan,” pungkasnya. (sk/ds/DI/photo:alf)
Komentar