KEPANITERAAN MA PERKUAT LAYANAN PERKARA MELALUI INTEGRASI SISTEM DIGITAL
Bandung – Humas: Kepaniteraan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia terus memperkuat layanan penanganan perkara melalui integrasi sistem informasi dan pengembangan berbagai inovasi digital. Langkah tersebut dilakukan mulai dari penyesuaian administrasi perkara terhadap perubahan hukum acara, integrasi pengaduan layanan dengan sistem informasi perkara, hingga pengembangan fitur identifikasi putusan penting.
Sejumlah inovasi tersebut dipaparkan Hakim Agung Kamar Pidana sekaligus Pelaksana Tugas (Plt.) Panitera MA, Sudharmawatiningsih dalam Pembukaan Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2026 di Bandung pada Minggu, 15 November 2026.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah menyesuaikan sistem informasi kepaniteraan dengan dinamika hukum acara pidana, khususnya terkait pengajuan kasasi dan peninjauan kembali (PK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Penyesuaian tersebut ditindaklanjuti melalui penerbitan Surat Panitera Nomor 803 Tahun 2026 tentang Dukungan Teknis dan Administrasi Pedoman Pengajuan Kasasi berdasarkan Pasal 298 dan Pasal 300 UU Nomor 20 Tahun 2025. Surat tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2026.
Kepaniteraan kemudian memperbarui fitur pada Sistem Informasi Administrasi Perkara Mahkamah Agung (SIAP MA), Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pengadilan tingkat banding, dan tingkat pertama. Pembaruan tersebut mengakomodasi persyaratan tambahan dalam pengajuan kasasi perkara pidana, antara lain penetapan tanggal pembacaan putusan pengadilan tinggi, tanda terima tanggal pembacaan putusan, serta perubahan tanggal pembacaan putusan.
Transformasi digital juga dilakukan dalam administrasi perkara kasasi dan PK. Sejak Mei 2024, MA telah menerapkan penanganan kedua jenis perkara tersebut secara elektronik, menggantikan mekanisme pengiriman berkas secara cetak.
Pada tahun ketiga implementasinya, pengajuan perkara kasasi dan PK secara elektronik telah mencapai 99,12 persen. Sementara itu, perkara yang masih diajukan secara manual hanya sebesar 0,88 persen karena kendala teknis.
“Pada tahun ketiga implementasi kasasi peninjauan kembali secara elektronik rasionya mencapai 99,12%. Artinya hanya 0,88% perkara yang masih diajukan secara manual dan itu pun semata-mata karena kendala teknis,” ungkap Plt. Panitera MA.
Transformasi tersebut diharapkan membuat proses administrasi perkara menjadi lebih sederhana, cepat, dan efisien. Pemanfaatan sistem elektronik juga menjadi bagian dari upaya MA menyesuaikan tata kelola penanganan perkara dengan perkembangan teknologi informasi
Selain pembaruan administrasi perkara, Kepaniteraan MA mengintegrasikan aplikasi Respons Cepat Pelayanan Kepaniteraan (RESPEK) dengan SIAP MA. Aplikasi RESPEK yang diluncurkan pada 19 Agustus 2025 bertepatan dengan HUT Ke-80 MA merupakan sarana bagi pencari keadilan dan masyarakat untuk menyampaikan pengaduan terkait layanan penyelesaian perkara di MA.
Melalui integrasi tersebut, pengaduan yang telah diverifikasi dan berkaitan dengan keterlambatan penyelesaian perkara dapat langsung masuk ke dasbor ketua majelis pada SIAP MA. Dengan mekanisme ini, pengaduan dapat lebih cepat diteruskan kepada pejabat atau pihak terkait untuk ditindaklanjuti.
“Untuk mempercepat tindak lanjut pengaduan kami kemudian berinisiatif dengan mengintegrasikan RESPEK dengan SIAP Mahkamah Agung,” jelasnya.
Integrasi ini diharapkan memperkuat pemantauan layanan penyelesaian perkara sekaligus mempermudah tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan proses penanganan perkara.
Dalam aspek penguatan integritas, Kepaniteraan MA juga melanjutkan pembangunan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP). Program ini merupakan bagian dari komitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta terhindar dari praktik suap.
Deklarasi pembangunan SMAP di lingkungan Kepaniteraan MA dilaksanakan pada 13 Maret 2025, setelah sebelumnya dilakukan perancangan pada 5 Maret 2025. Sepanjang 2026, pembangunan sistem tersebut terus dilanjutkan dan telah melalui penilaian oleh tim Badan Pengawasan MA.
“Apapun hasilnya bagi kami ini adalah ikhtiar yang tidak mengenal kata berhenti demi terwujudnya badan peradilan yang agung,” tegas Sudharmawatiningsih.
Inovasi lainnya adalah pengembangan mekanisme kurasi putusan penting atau menarik melalui SIAP MA. Dalam mekanisme ini, panitera pengganti diberikan tahapan untuk mengidentifikasi apakah suatu putusan memiliki aspek penting atau menarik setelah putusan ditandatangani oleh majelis hakim.
Putusan yang telah ditandai sebagai putusan menarik selanjutnya akan dikirimkan informasinya ke Direktori Putusan MA dan dikelompokkan dalam menu khusus. Parameter identifikasi merujuk pada kertas kerja Kelompok Kerja Pedoman Penentuan Hukum melalui Yurisprudensi Tahun 2008.
Pengembangan tersebut melengkapi penerbitan Jurnal Garda Peradilan yang dilakukan tiga kali dalam setahun. Setiap edisi memuat 14 putusan pilihan redaksi dari tujuh jenis perkara di MA. Versi digital setiap terbitan tercatat telah diunduh lebih dari 4.000 kali.
Menurut Plt. Panitera MA, setiap tahun lebih dari 30.000 putusan MA dipublikasikan melalui Direktori Putusan. Karena itu, mekanisme kurasi diharapkan membantu mengidentifikasi putusan yang memiliki nilai penting sehingga lebih mudah ditemukan dan menjadi bahan rujukan bagi masyarakat, akademisi, maupun praktisi hukum.
Berbagai inovasi tersebut merupakan bagian dari upaya Kepaniteraan MA dalam mengoptimalkan dukungan teknis dan administrasi yudisial. Melalui integrasi sistem digital, peningkatan akses terhadap informasi putusan, dan penguatan integritas layanan, MA terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. (sk/ds/DI/photo:yrz,alf,sno,adr,bly)
Komentar