Perbarui Pedoman Peradilan, MA Resmi Terbitkan Buku II 2026
MARINews, Jakarta - Mahkamah Agung merilis pedoman pelaksanaan teknis administrasi dan teknis peradilan terbaru atau Buku II MA 2026 untuk memperkuat tata kelola di empat lingkungan peradilan. Aturan ini disahkan Ketua MA Sunarto melalui SK KMA Nomor 159/KMA/SK.HK2/VIII/2026 pada Rabu (19/8/2026) dan disebarluaskan melalui laman JDIH MA.
Pembaruan besar ini resmi mengakhiri masa berlaku Buku II edisi 2006 yang telah menjadi rujukan teknis administrasi dan peradilan selama dua dekade terakhir. Buku II edisi 2026 menjadi standar tata kelola perkara, administrasi, hingga mekanisme persidangan di peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara.
Melalui diktum kelima SK tersebut, aturan baru ini dinyatakan langsung berlaku efektif sejak tanggal penandatanganan 19 Agustus 2026.
Reformasi pedoman ini dirancang untuk menyelaraskan prosedur penanganan perkara di pengadilan dengan perkembangan ketatanegaraan, hukum materiil dan kemajuan teknologi digital terbaru. Penerbitan pedoman anyar ini menegaskan komitmen Mahkamah Agung dalam mendorong modernisasi peradilan demi mewujudkan proses hukum yang transparan, efisien, dan akuntabel.
Seluruh jajaran pimpinan, hakim, serta pimpinan kepaniteraan di tingkat banding maupun tingkat pertama diinstruksikan segera menyesuaikan seluruh operasional penanganan perkara.
Ketua MA memerintahkan seluruh aparatur badan peradilan di Indonesia untuk mematuhi dan menjalankan setiap ketentuan dalam Buku II 2026 dengan penuh tanggung jawab. Langkah ini diharapkan dapat memangkas birokrasi penanganan perkara yang berbelit serta meminimalisasi potensi celah maladminstrasi di lingkungan peradilan.
Dokumen salinan resmi SK KMA beserta lampiran lengkap Buku II 2026 sudah dapat diunduh oleh publik dan praktisi hukum melalui laman resmi JDIH Mahkamah Agung berikut https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sk-kma-nomor-159kmaskhk2viil2026/detail
Penulis: Komang Ardika
Editor: Tim MARINews