STANDAR MAKLUMAT PELAYANAN
Standar Pelayanan Pengadilan memiliki muatan standar pelayanan publik yang selaras dengan Pasal 21 Undang-Undang No.25 Tahun 2009. Pasal tersebut mengamanatkan harus ada 14 poin yang terdapat dalam setiap standar pelayanan publik, yaitu diantaranya sistem, mekanisme dan prosedur; jangka waktu penyelesaian; biaya/tarif; fasilitas; evaluasi kinerja pelaksana.
Standar Pelayanan Pengadilan terdiri dari pelayanan perkara dan non-perkara. Standar pelayanan tersebut juga akan berlaku sebagai standar pelayanan pengadilan tingkat nasional dan per pengadilan, serta bagi satuan-satuan kerja. Standar pelayanan pengadilan mengamanatkan pembentukan standar pelayanan kepada satuan kerja yang lebih kecil untuk disesuaikan dengan karakteristik masing-masing, misalnya kondisi geografis dan karakteristik perkara.
|
STANDAR DAN MAKLUMAT PELAYANAN PENGADILAN |
||
|
SURAT KEPUTUSAN |
NOMOR SK |
DOWNLOAD |
|
KETUA MAHKAMAH AGUNG RI |
026/KMA/SK/II/2012 |
|
|
KETUA PENGADILAN AGAMA BUNTOK |
70/KPA.W16-A4/SK.OT1.2/I/2025 |
|
