Dari Masa ke Masa, Inilah Para Nahkoda Biro Hukum Dan Humas Mahkamah Agung

MARINews, Jakarta – Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Sugiyanto, S.H., M.H. baru saja melantik Dr. Andi Julia Cakrawala, S.T., S.H., M.T., M.H., sebagai Kepala Biro Hukum dan Humas yang baru (26/05). Ia menggantikan Dr. Sobandi yang telah dilantik menjadi Kepala Badan Urusan Administrasi. Dr. Cakra begitu biasa ia dipanggil, sebelumnya adalah Ketua Pengadilan Negeri Cirebon.
Sebagaimana diketahui bahwa, Mahkamah Agung sejak tahun lalu, telah membuka seleksi terbuka jabatan Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat (Humas). Pendaftaran dibuka sejak 5 Desember 2025 hingga 19 Desember 2025. Seleksi ini dilaksanakan untuk mengisi kekosongan jabatan setelah Dr. Sobandi, S.H., M.H., dipercaya menjabat sebagai Kepala Badan Urusan Administrasi (BUA) Mahkamah Agung sejak 30 Juli 2025.
Jabatan Kepala Biro Hukum dan Humas memiliki peran strategis sebagai penghubung lembaga dengan publik, sekaligus pengelola informasi, dokumentasi hukum, pengembangan dan pemeliharan teknologi informasi, dan relasi dengan pers.
Inilah para Kepala Biro Hukum dan Humas dari awal berdirinya hingga yang terbaru
1. Dr. Andi Julia Cakrawala, S.T., S.H., M.T., M.H.

Andi Julia Cakrawala | Dok. Humas MA
Dr. Andi Julia Cakrawala, S.T., S.H., M.T., M.H. resmi menjabat sebagai Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia sejak 26 Mei 2026. Pria kelahiran Takalar, 5 Juli 1974 mengawali karirnya di dunia peradilan sebagai staf pada Pengadilan Negeri Bekasi pada 2009.
Ia menempuh pendidikan multidisiplin yang memadukan bidang teknik dan hukum. Andi Julia merupakan alumnus S-1 Pendidikan Teknik Elektro Universitas Pancasila (1997), S-2 Teknik Industri Institut Teknologi Bandung (2003), S-1 Hukum UNIAT (2009), S-2 Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta (2012), serta menyelesaikan program doktor ilmu hukum di Universitas Padjadjaran pada 2015.
Sebelum dipercaya menjadi Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Badan Urusan Administrasi, Dr. Cakra menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Cirebon pada 2023. Ia juga pernah mengemban amanah sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok (2022), Kepala Bagian Perundang-Undangan pada Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi (2019), serta Hakim Yustisial pada Biro Hukum dan Humas (2017).
Selain itu, ia juga pernah bertugas sebagai hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Subang (2015) dan Pengadilan Negeri Gunung Sugih (2013). Dr. Cakra menggantikan Dr. Sobandi yang telah dilantik menjadi Kepala Badan Urusan Administrasi pada 30 Juli 2025 lalu.
2. Dr. Sobandi, S.H., M.H. (2021–2025)

Sobandi | Dok. Humas MA
Dr. Sobandi dilantik sebagai Kepala Biro Hukum dan Humas pada 30 Agustus 2021 oleh Sekretaris Mahkamah Agung. Ia menggantikan Dr. Abdullah yang wafat pada 31 Oktober 2020.
Lahir di Karawang, 4 Februari 1969, Sobandi mengawali karier sebagai calon hakim di Pengadilan Negeri (PN) Brebes pada 1996. Ia kemudian menjalani penugasan di sejumlah pengadilan, antara lain PN Blangkejeren (Aceh), PN Sungai Penuh (Jambi), PN Kandangan (Kalimantan Selatan), PN Indramayu (Jawa Barat), dan PN Batam.
Karier kepemimpinannya mencakup berbagai posisi strategis, seperti Wakil Ketua PN Kayuagung, Ketua PN Sekayu, Ketua PN Rantau Prapat, Ketua PN Depok, Wakil Ketua dan Ketua PN Denpasar, hingga Wakil Ketua PN Jakarta Pusat.
Di luar tugas yudisial, Sobandi juga aktif di bidang akademik sebagai pengajar di beberapa Universitas, di antaranya yaitu Universitas Mehendradata Bali dan Universitaa Ibnu Chaldun. Selain itu, Sobandi juga tercatat sebagai direktur sekolah Pasca Sarjana Universitas Ibnu Chaldun Jakarta.
Masih di bidang akademik, di sela-sela kesibukannya sebagai hakim dan pengajar, ia juga aktif menulis buku hukum, di antaranya Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia dan Limitasi Hakim: Gagasan Rekonstruksi Kewenangan Pengadilan Niaga.
3. Dr. Abdullah, S.H., M.S. (2017–2020)

Abdullah | Dok. Humas MA
Dr. Abdullah dilantik sebagai Kepala Biro Hukum dan Humas pada 15 Juni 2017. Ia menggantikan Dr. Ridwan Mansyur yang dipromosikan sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung.
Lahir di Jombang, 4 Oktober 1961, Abdullah memulai pengabdiannya di Mahkamah Agung sebagai staf pada 1992. Ia kemudian diangkat sebagai hakim dan bertugas di PN Praya, PN Gresik, serta PN Malang. Selain jabatan fungsional, ia juga menduduki posisi struktural, antara lain Kepala Bidang Program dan Evaluasi dan Wakil Ketua PN Malang. Pengabdian Dr. Abdullah di Mahkamah Agung berakhir pada 31 Oktober 2020 setelah ia wafat.
4. Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H. (2012–2017)

Ridwan Mansyur | Dok. Kepaniteraan MA
Dr. Ridwan Mansyur menjabat sebagai Kepala Biro Hukum dan Humas pada periode 2012–2017, menggantikan Nurhadi yang dipromosikan menjadi Sekretaris Mahkamah Agung.
Lahir di Lahat, Sumatra Selatan, 11 November 1959, Ridwan memulai karier sebagai calon hakim di PN Bekasi pada 1986. Ia kemudian bertugas di PN Muara Enim, PN Cibinong, dan PN Jakarta Pusat.
Karier kepemimpinannya antara lain sebagai Wakil Ketua PN Purwakarta, Wakil Ketua dan Ketua PN Batam, serta Ketua PN Palembang Kelas IA Khusus.
Setelah itu, Ridwan dipercaya mengisi berbagai posisi strategis, hingga dilantik sebagai Panitera Mahkamah Agung pada 3 Februari 2021 dan kini menjabat sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi.
5. Nurhadi, S.H., M.H. (2007–2012)

Nurhadi | Dok. Humas MA
Nurhadi merupakan Kepala Biro Hukum dan Humas pertama sejak unit ini dibentuk. Ia memimpin pada periode 2007–2012.
Lahir di Kudus, 19 Juni 1957, Nurhadi mengawali karier di Mahkamah Agung sebagai staf pada 1988. Rekam jejaknya diisi dengan berbagai jabatan struktural, antara lain Kepala Seksi di Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Perdata, serta Kepala Subdirektorat di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.
Demikianlah profil para Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung. Dengan latar belakang akademik yang kuat dan pengalaman birokrasi yang panjang, kehadiran Dr. Andi Julia Cakrawala diharapkan mampu memperkuat peran Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung RI dalam mendukung transparansi informasi, pelayanan publik, serta penguatan citra lembaga peradilan yang modern dan berintegritas.
Penulis: Azzah Zain Al Hasany
Editor: Sobandi
