Karamnya Kapal Besar: Ketika Nakhoda di tangan yang Salah | (31/10/2025)

Oleh Akhmad Fandik, S.H.

(Hakim Pengadilan Agama Buntok)

Peradaban jarang tumbang karena perang. Ia lebih sering runtuh dalam suasana pesta, di tengah tepuk tangan dan janji manis yang meninabobokan. Suatu bangsa tidak selalu memerlukan musuh dari luar untuk hancur; cukup biarkan orang yang tidak paham duduk di kursi yang salah, dan kehancuran akan berjalan perlahan tapi pasti. Bukan badai yang menjatuhkannya, melainkan kesalahan yang diulang-ulang oleh tangan sendiri seperti keserakahan, kebodohan, dan kelengahan.

Bangsa Romawi yang dulu menguasai dunia akhirnya pecah karena kuasa diwariskan kepada kaum yang kehilangan disiplin moral. Baghdad, pusat ilmu dan peradaban, hancur bukan semata karena pasukan Mongol, tetapi karena para penguasa lebih gemar membangun istana daripada membangun pikiran rakyatnya. Dan Andalusia yang merupakan mutiara peradaban Islam di Barat pun padam cahayanya bukan karena perang salib, tapi karena ulama dijauhkan, ilmuwan dilupakan, dan kekuasaan dikuasai oleh mereka yang hanya pandai memuja diri. Sejarah tidak mencatat kebetulan; ia hanya menuliskan akibat dari kesalahan yang diulang.

Wajah kehancuran, di mana pun dan kapan pun, selalu serupa: ketika ilmu berhenti menuntun keputusan, ketika nurani berhenti memandu hati. Sebab bangsa, sebagaimana manusia, hidup dari kebijaksanaan. Dan kebijaksanaan tidak lahir dari ambisi, melainkan dari pengetahuan yang dijalankan dengan tanggung jawab. Tidak ada tentara yang mampu menyelamatkan negeri yang sudah kehilangan orang-orang bijak yang tahu arah perjuangannya.

Arnold Toynbee, sejarawan besar Inggris yang menulis A Study of History, pernah menelusuri sebab-musabab jatuh bangunnya lebih dari dua puluh satu peradaban manusia. Ia sampai pada satu simpulan yang tenang tapi tajam: peradaban tidak mati karena serangan dari luar, melainkan karena kehancuran dari dalam dirinya sendiri (inner decay). Yang menghancurkan bukanlah pedang, tetapi kehilangan jiwa. Toynbee melihat bahwa peradaban akan runtuh ketika lapisan penguasa gagal menjawab tantangan zaman. Mereka tidak lagi menjadi “creative minority” yang memimpin dengan keteladanan dan kebijaksanaan, melainkan berubah menjadi “dominant minority” yang mempertahankan kekuasaan dengan paksaan dan tipu daya. Saat itu, rakyat kehilangan kepercayaan, nilai-nilai kehilangan makna, dan struktur sosial perlahan terurai dari dalam.

Ibn Khaldun, jauh sebelum Toynbee, telah mengungkap fenomena yang sama dengan bahasa yang lebih spiritual. Dalam Muqaddimah-nya, ia menulis tentang ‘asabiyyah — semangat kolektif, solidaritas sosial, dan ikatan batin yang menjadi urat nadi sebuah peradaban. Selama ‘asabiyyah kuat, sebuah bangsa akan tumbuh, berjuang, dan berkorban bersama. Namun ketika kekuasaan sudah mapan dan kemewahan mulai mengaburkan keadilan, ‘asabiyyah pun memudar. Para pemimpin sibuk menjaga kepentingannya sendiri, sementara rakyat dijauhkan dari cita-cita bersama. Maka hilanglah daya hidup peradaban itu, seperti tubuh yang kehilangan ruh. Ibn Khaldun menggambarkan siklus itu dengan getir: dari kekuatan lahir kemakmuran, dari kemakmuran lahir kemewahan, dari kemewahan lahir kemalasan, dan dari kemalasan lahirlah kehancuran.

Pada titik inilah, hadis Nabi ﷺ menemukan gema sejarahnya. Apabila Allah menghendaki keburukan bagi suatu kaum, maka Dia menyerahkan urusan mereka kepada orang-orang yang hidup bermewah-mewahan di antara mereka (HR. Ibn Abī ad-Dunyā dan al-Bayhaqī). Hadis ini bukan sekadar nubuat moral, tapi cermin sosiologis yang dalam. Ketika kekuasaan dan kebijakan publik berpindah ke tangan mereka yang hidup dari kemewahan dan bukan dari kerja pengetahuan, maka keputusan tidak lagi dibuat untuk kemaslahatan, melainkan untuk menjaga gaya hidup. Kemewahan melahirkan jarak; jarak melahirkan ketidakpedulian; dan ketidakpedulian melahirkan kehancuran.

Fenomena ini, dalam sejarah ekonomi Eropa abad ke-17 dan ke-18, dikenal sebagai merkantilisme: sistem di mana negara dikuasai oleh segelintir pemilik modal yang menentukan arah politik demi memperkaya diri, bukan memajukan rakyat. Para raja bersekutu dengan pedagang besar, dan kebijakan publik dijadikan alat monopoli keuntungan. Di balik kemegahan istana dan kapal dagang, sesungguhnya sedang tumbuh penyakit sosial yang sama: kekuasaan berpindah dari tangan ahli kepada tangan orang beruang. Ketika pemerintah menjadi pelayan kapital, dan bukan pelayan rakyat, maka negara hanya menjadi pasar yang menunggu waktu untuk ditelan krisis. Hadis Nabi itu, ternyata, menubuatkan seluruh siklus merkantilisme dengan bahasa spiritual yang menembus zaman.

Zaman Abbasiyah adalah saksi betapa tinggi peradaban Islam pernah berdiri. Saat itu, Baitul Hikmah menjadi jantung ilmu pengetahuan; penerjemah naskah-naskah Yunani dibayar setara dengan panglima perang, dan ilmu dihormati sejajar dengan iman. Namun masa jaya itu memudar ketika istana berubah menjadi panggung politik. Ilmu yang seharusnya mencerahkan justru dipakai untuk membenarkan kekuasaan. Sejak saat itu, Baghdad tinggal menunggu waktu untuk terbakar.

Sementara dunia Islam terpecah dalam perebutan kuasa, Eropa yang dulu tertinggal justru bangkit. Mereka belajar dari kesalahan sendiri, dari Galileo yang dibungkam hingga Newton yang menulis ulang hukum semesta. Max Weber menyebut proses itu rasionalisasi: pergeseran masyarakat menuju tatanan yang berbasis pada akal, ilmu, dan profesionalisme, bukan darah biru atau dogma. Dari sanalah lahir meritokrasi: dunia di mana posisi diberikan kepada yang ahli, dan yang belum ahli diberi ruang untuk belajar.

Jepang pun menulis babak kebangkitannya dengan tinta serupa. Setelah Hiroshima dan Nagasaki luluh lantak oleh bom atom, bangsa itu tidak larut dalam tangis. Mereka memanggil kembali para ilmuwan, insinyur, dan guru — bukan politisi. Pemerintahan Meiji bahkan mewariskan pesan abadi: “Bangunlah bangsa ini dengan tangan para ahli, bukan tangan penguasa.” Dari prinsip itulah lahir bukan hanya kemajuan ekonomi, tetapi juga kebangkitan harga diri bangsa.

Polanya tampak jelas: bangsa yang memuliakan keahlian akan menanjak, dan bangsa yang mengabaikannya akan merosot. Seolah ada hukum universal yang tak tertulis namun terus berlaku lintas zaman. Hukum itu pernah diucapkan oleh manusia paling bijak di tanah Arab empat belas abad silam.

Pada suatu waktu yang tenang, kanjeng Nabi Muhammad ﷺ bersabda: “Apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya.” Ungkapan itu sederhana, seolah nasihat ayah kepada anaknya. Namun di balik kesederhanaannya, tersimpan peta sosial umat manusia. Ia menjelaskan mengapa kerajaan bisa runtuh, lembaga kehilangan arah, dan bangsa tersesat. Setiap sistem hidup dari keahlian, dan ketika keahlian tergantikan oleh ketidaktahuan, keseimbangan pun lenyap.

Imam al-Ghazali menulis dalam Ihya’ Ulumuddin bahwa rusaknya rakyat bersumber dari rusaknya pemimpin, dan rusaknya pemimpin bersumber dari rusaknya hati. Ketika hati menjadi gelap, ilmu tidak lagi menerangi, tetapi menjadi alat pembenaran bagi kepentingan pribadi. Maka kehancuran sejatinya tidak pernah berawal dari istana, melainkan dari dalam diri manusia yang berhenti belajar dan kehilangan kejujuran batin.

Namun sejarah tidak pernah menutup pintu bagi mereka yang mau belajar. Peradaban bukan sesuatu yang mati, melainkan jiwa yang tertidur menunggu dibangunkan oleh generasi yang memahami nilainya. Sabrang pernah berkata dalam sebuah diskusi, “Bangsa ini tidak kekurangan orang pintar, tapi sering salah menempatkan mereka.” Kalimat itu sederhana, tetapi mencerminkan luka lama: kemampuan yang tak diberi tempat adalah kebijaksanaan yang mubazir.

Bangsa-bangsa besar yang kita kagumi selalu meletakkan ilmu di kursi tertinggi. Barat menghormati sains, Jepang menunduk pada teknologi dan pendidikan. Namun di banyak tempat hari ini, kita justru menyaksikan bentuk baru dari kepalsuan meritokrasi — seolah-olah menghargai ahli, padahal hanya mengganti nepotisme dengan pencitraan. Di sinilah pentingnya kesadaran moral, sebab keahlian sejati tak hanya soal kemampuan, melainkan juga kejujuran untuk mengakui keterbatasan diri.

Ketika kita menatap negeri sendiri, rasa bangga dan cemas datang bersamaan. Kita memiliki banyak orang cerdas, tapi keputusan penting sering dibuat tanpa mendengar mereka. Kita punya universitas besar, tapi kebijakan publik kerap tak berpijak pada ilmu. Ilmu yang kehilangan nurani akan menyesatkan; nurani tanpa ilmu akan mudah tertipu. Keduanya harus berjalan bersama.

Sebuah peradaban sejati ibarat kapal besar. Ia membutuhkan nakhoda yang memahami laut, bukan sekadar berani berlayar. Badai tidak menunggu kesiapan, dan ombak tak mengenal kompromi. Bila kemudi dipegang oleh tangan yang salah, kapal sebesar apapun akan karam. Tetapi jika nakhodanya mengerti arah dan membaca bintang, bahkan perahu kecil pun bisa sampai di seberang. Kita mungkin sedang berdiri di persimpangan itu  antara mengulangi kesalahan sejarah atau belajar darinya. Kita bisa terus berpesta di atas kapal yang retak, atau mulai memperbaiki paku yang longgar. Pilihan itu sederhana, tapi menentukan apakah kita ingin dikenang sebagai bangsa yang bangkit, atau hanya catatan kaki di buku sejarah dunia.

Sebab pada akhirnya, ukuran kemajuan tidak ditentukan oleh gedung yang tinggi atau angka pertumbuhan ekonomi, melainkan oleh seberapa sering keputusan penting diambil oleh orang yang benar-benar tahu apa yang ia kerjakan. Itulah inti dari setiap kebangkitan, dan akar dari setiap kejatuhan. Dan barangkali, doa paling bijak untuk bangsa ini bukan “semoga kita menjadi besar,” melainkan “semoga negeri ini diurus oleh orang yang benar-benar paham.” Karena bila itu terjadi, kebesaran akan datang dengan sendirinya seperti fajar yang tak bisa dicegah oleh malam.