log2026

Written by Super User on . Hits: 208

Analisis Penetapan Penolakan Dispensasi Kawin Oleh Hakim sebagai Upaya Preventif Pencegahan Stunting

Oleh:

Eko Yunianto, S.H., M.H.

(Hakim di Pengadilan Agama Pasarwajo)

 

dk

 

 

 

Dewasa ini telah gencar dilakukan sosialisasi Hak-Hak Perempuan dan Anak pasca perceraian melalui putusan Lembaga peradilan, salah satunya dalam konteks percepatan penurunan stunting. Hal tersebut berkaitan dengan rentannya penelantaran anak oleh kedua orang tuanya pasca perceraian yang berimplikasi pada peningkatan stunting, karena tidak terpenuhinya gizi bayi yang berdampak pada gizi buruk karena keadaan ekonomi keluarga yang tidak menentu, dan gizi bayi yang tidak bisa dipenuhi dengan baik dan keadaan keluarga diperparah dengan adanya perceraian yang terjadi.

Selain isu tersebut, komitmen instansi peradilan sebagai lembaga yudikatif di bawah Mahkamah Agung dalam mendukung upaya penanggulangan stunting dan perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan dengan menekan angka pernikahan di usia dini melalui pintu persidangan dispensasi kawin. Dalam hal ini, pencegahan stunting yang dimaksud merupakan upaya preventif memerlukan kerjasama dan koordinasi lintas sektor di seluruh tingkatan pemerintah, swasta dan dunia usaha serta masyarakat.

Selengkapnya

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Buntok

Jl. Soekarno-Hatta No. 62, Kecamatan Dusun Selatan

Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah 73713

Telp: 0525-2044848
Whatsapp: 0852 4659 8288

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pengadilan Agama Buntok@2024
⚠️ Hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Mahkamah Agung. | 1. Mahkamah Agung tidak melakukan komunikasi baik lisan maupun tertulis dengan pihak berperkara. | 2. Semua komunikasi yang berkaitan dengan penyelesaian perkara meliputi informasi kekurangan berkas, registrasi perkara, dan pemberitahuan salinan putusan disampaikan melalui pengadilan pengaju. | 3. Pengadilan pengaju akan menyampaikan kepada pihak berperkara melalui petugas resmi yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan. | 4. Cek info perkara Anda hanya di: https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara .