Kekhususan Penerapan Ne Bis In Idem dalam Perkara Perceraian

 

 

Pendahuluan

Asas ne bis in idem merupakan salah satu asas penting dalam hukum acara perdata yang bertujuan memberikan kepastian hukum dan mencegah suatu perkara yang telah diperiksa serta diputus secara berkekuatan hukum tetap diperiksa kembali untuk kedua kalinya. Asas ini berkaitan erat dengan prinsip setiap sengketa harus mempunyai akhir (litis finiri oportet).

Dalam hukum perdata Indonesia, prinsip ne bis in idem antara lain dikaitkan dengan Pasal 1917 KUHPerdata. Pada pokoknya, suatu perkara dapat dianggap sama apabila terdapat kesamaan mengenai tuntutan, dasar atau alasan tuntutan, serta para pihak. Oleh karena itu, apabila suatu perkara telah diputus dan berkekuatan hukum tetap, pihak yang sama pada prinsipnya tidak dapat mengajukan kembali perkara dengan pokok dan dasar yang sama.

Namun, penerapan asas tersebut dalam perkara perceraian mempunyai kekhususan. Hal ini disebabkan perkara perceraian berkaitan dengan hubungan perkawinan yang bersifat terus-menerus dan dinamis. Keadaan rumah tangga dapat berubah setelah suatu perkara diputus. Konflik yang sebelumnya belum mencapai tingkat tertentu dapat berkembang menjadi semakin berat, atau dapat muncul peristiwa baru yang sebelumnya belum pernah terjadi.

Kekhususan prinsip ne bis in idem telah dikenal dalam praktik Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Yurisprudensi Nomor 110 K/AG/1992 tanggal 24 Juli 1993 yang memuat kaidah dalam perkara sengketa perkawinan, termasuk hadhanah, tidak berlaku asas ne bis in idem.

Ne Bis In Idem dalam Hukum Acara Perdata

Pada prinsipnya, ne bis in idem dimaksudkan untuk menjaga finalitas putusan pengadilan. Apabila suatu perkara yang sama dapat terus diajukan kembali, maka putusan pengadilan kehilangan makna kepastian hukumnya. Karena itu, asas ini memberikan perlindungan kepada para pihak dari pemeriksaan berulang terhadap sengketa yang telah selesai.

Pasal 1917 KUHPerdata memberikan parameter penting dalam menentukan adanya ne bis in idem. Tidak cukup hanya melihat kesamaan para pihak. Harus dilihat pula kesamaan tuntutan dan dasar atau alasan yang digunakan.

Dengan demikian, apabila A menggugat B mengenai suatu hubungan hukum tertentu dan perkara yang telah diputus berkekuatan hukum tetap, kemudian A kembali mengajukan perkara yang sama terhadap B dengan objek dan dasar yang sama, maka terdapat alasan kuat untuk menerapkan ne bis in idem. Persoalannya menjadi berbeda ketika asas tersebut diterapkan terhadap perkara perceraian.

Kekhususan Perkara Perceraian

Perkara perceraian bukan semata-mata sengketa mengenai suatu objek hukum yang bersifat statis. Perkara perceraian menyangkut hubungan hukum antara suami dan istri yang berlangsung terus-menerus sampai adanya putusan yang mengakhiri hubungan perkawinan.

Hubungan berumah tangga dapat saja mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Keadaan rumah tangga yang pada tahun tertentu masih dapat dipertahankan, beberapa waktu kemudian dapat berubah secara fundamental. Sebagai contoh, seorang istri pernah mengajukan gugatan cerai karena terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi gugatan istri ditolak karena berdasarkan fakta persidangan rumah tangga masih dinilai mempunyai kemungkinan untuk dipertahankan. Beberapa waktu kemudian terjadi perpisahan terus-menerus, kewajiban rumah tangga tidak dilaksanakan, atau muncul kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Apabila dalam keadaan demikian diajukan gugatan baru, maka perkara baru tidak serta-merta dapat dianggap sebagai pengulangan perkara terdahulu. Terdapat kemungkinan adanya fakta dan keadaan baru yang menjadi dasar pemeriksaan. Dengan demikian, kesamaan suami dan istri tidak dengan sendirinya berarti kesamaan perkara.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/1992

Kekhususan tersebut ditegaskan melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/1992 tanggal 24 Juli 1993. Kaidah yang dikenal dari yurisprudensi tersebut menyatakan dalam perkara sengketa perkawinan, termasuk hadhanah, tidak berlaku asas ne bis in idem. Kaidah ini menunjukkan dalam sengketa perkawinan mempunyai karakter khusus dibandingkan sengketa perdata pada umumnya.

Hal ini dapat dipahami karena dalam perkara perkawinan, keadaan hukum dan fakta yang menjadi dasar pemeriksaan dapat berubah. Putusan pengadilan terhadap keadaan rumah tangga pada suatu waktu tidak selalu dapat diperlakukan sebagai penetapan keadaan dalam rumah tangga akan sama untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, dalam perkara perceraian, hakim perlu melihat perkembangan hubungan para pihak secara faktual.

Peran Hakim dalam Menilai Eksepsi Ne Bis In Idem

Apabila dalam perkara perceraian tergugat mengajukan eksepsi ne bis in idem, hakim tetap perlu memeriksa riwayat perkara sebelumnya secara cermat.

Hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain:

1. apakah para pihak sama;
2. apakah perkawinan yang disengketakan sama;
3. apa alasan perceraian dalam perkara terdahulu;
4. bagaimana fakta yang terbukti dalam perkara terdahulu;
5. apa amar putusan sebelumnya;
6. apakah putusan telah berkekuatan hukum tetap; dan
7. apakah setelah perkara terdahulu terdapat perubahan keadaan atau fakta baru.

Dengan demikian, hakim tidak cukup hanya melihat suami dan istri pernah mengajukan perkara perceraian. Hakim perlu melihat apakah perkara baru benar-benar merupakan pengulangan perkara yang sama atau merupakan perkara yang lahir dari perkembangan hubungan perkawinan.

Dalam konteks ini, putusan terdahulu tetap mempunyai arti penting. Putusan dapat menjadi bagian dari sejarah hubungan hukum para pihak dan bahan bagi hakim untuk memahami perkembangan rumah tangga. Namun, keberadaan putusan terdahulu tidak secara otomatis menutup kemungkinan pemeriksaan perkara perceraian berikutnya.

Kepastian Hukum dan Keadilan

Pengecualian ne bis in idem dalam sengketa perkawinan tidak berarti perkara perceraian dapat diajukan tanpa batas dan tanpa alasan. Hakim tetap harus memastikan perkara baru mempunyai dasar yang dapat diperiksa dan dibuktikan.

Di satu sisi, hukum harus menjaga kepastian hukum agar pengadilan tidak menjadi tempat untuk mengulang sengketa yang sama secara terus-menerus. Di sisi lain, hukum juga harus mampu merespons perubahan keadaan rumah tangga. Karena itu, penerapan ne bis in idem dalam perkara perceraian harus dilakukan secara proporsional. Kesamaan identitas para pihak bukan satu-satunya ukuran. Karakter hubungan perkawinan, alasan perceraian, fakta yang mendasari gugatan, serta perkembangan keadaan setelah putusan terdahulu harus menjadi bagian dari penilaian hakim.

Penutup

Asas ne bis in idem tetap merupakan prinsip penting untuk menjamin kepastian hukum. Namun, perkara perceraian mempunyai kekhususan karena hubungan perkawinan bersifat dinamis dan keadaan rumah tangga dapat berubah dari waktu ke waktu. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/1992 memberikan dasar dalam sengketa perkawinan, termasuk hadhanah, tidak berlaku asas ne bis in idem. Oleh karena itu, apabila perkara perceraian diajukan kembali oleh pihak yang sama, hakim tidak semestinya hanya berpegang pada kesamaan identitas para pihak. Lebih penting adalah menilai apakah perkara baru benar-benar merupakan pengulangan perkara terdahulu atau merupakan perkara yang didasarkan pada perkembangan keadaan dan fakta baru dalam hubungan perkawinan. Dengan pendekatan demikian, hukum acara mampu menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan, sekaligus memberikan ruang bagi pengadilan untuk menilai kondisi rumah tangga berdasarkan keadaan yang nyata pada saat perkara diperiksa.

Daftar Pustaka

1. Arto, A. M. (1996). Praktek perkara perdata pada Pengadilan Agama. Pustaka Pelajar.
2. Harahap, M. Y. (2005). Hukum acara perdata: Tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan. Sinar Grafika.
3. Lubis, S., Marzuki, W. ‘A., & Dewi, G. (2006). Hukum acara perdata peradilan agama di Indonesia. Kencana.
4. Manan, A. (2008). Penerapan hukum acara perdata di lingkungan Peradilan Agama. Kencana.
5. Mertokusumo, S. (1998). Hukum acara perdata Indonesia. Liberty.Sutantio, R., & Oeripkartawinata, I. (1995). Hukum acara perdata dalam teori dan praktek. Mandar Maju.

Penulis: Al Fitri
Editor: Tim MARINews