Perkara Wali Adhal: Dari Voluntair Menuju Contentius

 

Pendahuluan

Perkara wali adhal merupakan salah satu kewenangan absolut Peradilan Agama yang hingga saat ini diperiksa melalui mekanisme permohonan (voluntair). Praktiknya, calon mempelai perempuan mengajukan permohonan ke pengadilan karena wali nasab menolak menikahkannya tanpa alasan yang dibenarkan menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan. Apabila penolakan terbukti tidak memiliki dasar yang sah, pengadilan menetapkan wali tersebut sebagai wali adhal dan memberikan kewenangan kepada wali hakim untuk menikahkan calon mempelai perempuan tersebut.

Mekanisme selama ini dianggap cukup efektif karena memberikan kepastian hukum secara cepat. Akan tetapi, apabila ditelaah dari perspektif hukum acara dan perlindungan hak para pihak, terdapat persoalan mendasar yang perlu dikaji kembali. Penetapan wali adhal pada hakikatnya tidak hanya menyangkut kepentingan calon mempelai perempuan, tetapi juga berdampak langsung terhadap kedudukan hukum wali nasab yang kewenangannya dialihkan kepada wali hakim.

Berdasarkan uraian tersebut, muncul persoalan akademik mengenai apakah perkara wali adhal masih tepat diperiksa melalui mekanisme voluntair atau justru telah memenuhi karakteristik perkara contentius sehingga memerlukan rekonstruksi hukum acara. 

Hakikat Sengketa 

Secara teoritis, permohonan voluntair merupakan perkara yang tidak mengandung sengketa antara dua pihak yang saling berhadapan. Hakim hanya diminta menetapkan suatu keadaan hukum berdasarkan fakta dan bukti yang diajukan pemohon. Karena itu, tidak dikenal adanya pihak lawan yang memiliki kepentingan hukum yang bertentangan dengan pemohon.

Sebaliknya, perkara contentius merupakan perkara yang mengandung perselisihan hak atau kepentingan hukum antara dua pihak atau lebih. Masing-masing pihak diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan dalil, bantahan, alat bukti, serta argumentasi hukum di hadapan hakim.
Jika dikaji lebih mendalam, perkara wali adhal sesungguhnya memiliki karakteristik contentius. Terdapat perbedaan kehendak yang nyata antara calon mempelai perempuan dengan wali nasab yang menolak untuk melaksanakan fungsi perwaliannya. Penolakannya kemudian menjadi objek pemeriksaan hakim untuk menentukan apakah alasan yang dikemukakan dapat dibenarkan menurut hukum atau justru termasuk kategori adhal. Substansi perkara wali adhal sebenarnya tidak jauh berbeda dengan sengketa perdata lainnya, karena terdapat dua kepentingan hukum yang saling berhadapan dan memerlukan penilaian hakim untuk menentukan pihak yang benar menurut hukum.

Perspektif Keadilan Prosedural

Salah satu prinsip fundamental dalam hukum acara modern adalah asas audi et alteram partem, setiap orang yang hak dan kepentingannya akan dipengaruhi oleh suatu putusan harus diberikan kesempatan yang sama untuk didengar. Dalam perkara wali adhal yang diperiksa secara voluntair, wali nasab hanya dipanggil memberikan keterangan, bukan sebagai pihak yang memiliki hak prosedural penuh sebagaimana perkara contentius. Akibatnya, ruang bagi wali untuk mengajukan pembelaan dan alat bukti secara optimal menjadi terbatas. Penetapan wali adhal secara langsung menimbulkan akibat hukum terhadap dirinya. Penetapan tersebut menyatakan wali tidak dapat menjalankan kewenangan perwaliannya sehingga dialihkan kepada wali hakim. Penetapan wali adhal secara langsung mempengaruhi kedudukan hukum wali nasab sebagai pihak yang menurut hukum memiliki kewenangan untuk menikahkan perempuan di bawah perwaliannya. 

Dalam perspektif negara hukum modern, setiap pembatasan atau pengalihan hak seseorang seharusnya dilakukan melalui proses yang memberikan kesempatan pembelaan secara penuh kepada pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu, pemeriksaan wali adhal melalui mekanisme contentius lebih sesuai dengan prinsip keadilan prosedural dan due process of law, serta  berpotensi meningkatkan kualitas pembuktian. 

Dalam praktik, alasan penolakan wali sering kali menjadi titik perdebatan, tidak jarang wali berpendapat penolakannya didasarkan pada pertimbangan agama, akhlak, kemampuan ekonomi, atau faktor kemaslahatan keluarga. Sebaliknya, calon mempelai perempuan menganggap alasan walinya tidak relevan dan bertentangan dengan haknya untuk menikah.

Melalui mekanisme contentius, kedua belah pihak dapat mengajukan alat bukti dan menghadirkan saksi secara seimbang. Hakim memperoleh kesempatan yang lebih luas untuk menilai fakta secara objektif dan komprehensif. Putusan yang dihasilkan akan memiliki legitimasi yang lebih kuat karena lahir dari proses pemeriksaan yang memberikan kesempatan yang sama. 

Relevansi dengan Perkembangan Hukum Nasional

Perkembangan hukum nasional menunjukkan kecenderungan semakin menguatnya perlindungan terhadap hak-hak pihak yang terdampak oleh putusan pengadilan. Partisipasi para pihak dalam proses peradilan tidak lagi dipandang sebagai formalitas, melainkan bagian dari hak konstitusional atas peradilan yang adil.

Dalam konteks wali adhal, putusan pengadilan tidak hanya berdampak kepada calon mempelai perempuan, tetapi juga kepada wali nasab yang kehilangan kewenangan perwaliannya dalam perkawinan tersebut. Pendekatan contentius sejalan dengan perkembangan paradigma hukum yang menempatkan partisipasi pihak terdampak sebagai bagian integral dari keadilan prosedural.

Problematika Upaya Hukum

Meskipun secara teoritis perkara wali adhal lebih dekat dengan karakter contentius, terdapat keberatan yang sering dikemukakan terhadap gagasan tersebut. Keberatan utama adalah potensi terbukanya upaya hukum kasasi yang dapat memperpanjang penyelesaian perkara. Berbeda dengan perkara perdata biasa, perkara wali adhal berkaitan langsung dengan hak seseorang untuk melangsungkan perkawinan. Apabila proses peradilan berlangsung terlalu lama karena adanya upaya hukum kasasi, maka tujuan perlindungan hukum terhadap calon mempelai perempuan justru dapat terhambat. Karena itu, perubahan dari voluntair menuju contentius tidak boleh dilakukan secara sederhana dengan hanya mengubah nomenklatur perkara. Diperlukan desain hukum acara yang mampu mengakomodasi keadilan prosedural tanpa mengorbankan asas peradilan yang cepat dan sederhana.

Gagasan Gugatan Sederhana 

Solusi yang dapat ditawarkan adalah pembentukan hukum acara khusus berupa Gugatan Sederhana Wali Adhal (Summary Proceeding on Wali Adhal Cases). Model ini mempertahankan karakter contentius dengan menempatkan wali nasab sebagai pihak dalam perkara, pemeriksaannya dilakukan melalui prosedur yang lebih ringkas dan cepat sebagaimana konsep gugatan sederhana yang telah dikenal dalam sistem peradilan Indonesia.

Beberapa karakteristik yang dapat dirumuskan antara lain:

1. Pemeriksaan dilakukan dalam jangka waktu tertentu, misalnya paling lama 30 hari sejak perkara didaftarkan.
2. Pemanggilan para pihak dilakukan secara sederhana dan efektif.
3. Pembuktian difokuskan pada alasan penolakan wali dan kelayakan calon mempelai.
4. Pemeriksaan secara cepat dengan pembatasan tahapan persidangan.
5. Upaya hukum hanya pada mekanisme keberatan dengan tenggang waktu yang singkat.
6. Pemeriksaan upaya hukum dilakukan berdasarkan berkas perkara tanpa pemeriksaan ulang secara menyeluruh.

Prospek Pembaruan Hukum Acara 

Dalam kerangka ius constituendum, Mahkamah Agung memiliki peluang untuk merumuskan hukum acara khusus perkara wali adhal melalui Peraturan Mahkamah Agung sebagaimana pembentukan mekanisme gugatan sederhana dalam perkara perdata. Prosedur khusus menjadi langkah progresif dalam modernisasi hukum acara Peradilan Agama. Mekanisme ini juga dapat menjadi model penyelesaian perkara keluarga Islam yang mengedepankan keseimbangan antara efisiensi proses dan perlindungan hak para pihak.

Reformulasi ini menjadi bagian dari agenda besar pembaruan hukum keluarga Islam Indonesia yang selama ini lebih banyak berfokus pada aspek hukum materiil dibandingkan hukum acara.

Penutup

Ditinjau dari perspektif teoritis, filosofis, dan yuridis, perkara wali adhal memiliki karakteristik lebih dekat dengan perkara contentius dibandingkan voluntair. Adanya pertentangan kepentingan antara calon mempelai perempuan dan wali nasab, dampak hukum yang ditimbulkan terhadap kewenangan wali, serta tuntutan penerapan asas audi et alteram partem menunjukkan perlunya rekonstruksi hukum acara dalam penyelesaian perkara tersebut. Konsep Gugatan Sederhana Wali Adhal layak dipertimbangkan sebagai model hukum acara baru yang mampu mengintegrasikan perlindungan hak prosedural wali dengan kebutuhan kepastian hukum bagi perempuan yang hendak melangsungkan perkawinan. 

Daftar Pustaka

• Abdul Manan. Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2017.
• Ahmad Rofiq. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
• Amir Syarifuddin. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: Kencana, 2011.
• Mohd. Idris Ramulyo. Hukum Perkawinan Islam. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
• Wahbah Az-Zuhaili. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid IX. Damaskus: Dar al-Fikr, 2002.
• Sayyid Sabiq. Fiqh al-Sunnah, Jilid II. Beirut: Dar al-Fikr, 2008.

 

Penulis: Al Fitri
Editor: Tim MARINews