Orang Tua Non-Muslim Bisa Ajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama

 

 

Dinamika Batas Usia Perkawinan di Indonesia

Hukum keluarga di Indonesia mengalami perubahan penting, terutama setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Melalui perubahan ini, negara menetapkan bahwa batas usia minimal perkawinan adalah 19 tahun, baik bagi laki-laki maupun perempuan.

Secara yuridis, kebijakan tersebut diarahkan untuk memperkuat perlindungan terhadap anak. Tujuannya tidak hanya mencegah praktik perkawinan usia dini, tetapi juga mengurangi berbagai risiko yang dapat timbul, baik dari aspek kesehatan, psikologis, pendidikan, maupun kesiapan sosial anak dalam membangun rumah tangga.

Namun, dalam kenyataan sosial, perubahan batas usia ini tidak langsung berjalan mulus. Di banyak daerah, aturan baru tersebut justru melahirkan dinamika hukum tersendiri, yaitu meningkatnya permohonan dispensasi kawin di pengadilan (Anitasari, 2021).

Fenomena ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat belum sepenuhnya siap menyesuaikan diri dengan standar usia perkawinan yang baru. Akibatnya, banyak orang tua memilih menempuh jalur hukum agar anak mereka yang belum berusia 19 tahun tetap dapat melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum negara. 

Otoritas Pengadilan dalam Perkara Dispensasi Kawin

Secara prosedural, dispensasi kawin merupakan bentuk pengecualian yang diberikan oleh pengadilan kepada calon mempelai yang belum memenuhi batas usia minimal perkawinan.

Dalam sistem peradilan Indonesia, kewenangan mengadili perkara dispensasi kawin ditentukan berdasarkan agama para pihak. Bagi masyarakat beragama Islam, permohonan diajukan ke Pengadilan Agama. Sementara itu, bagi masyarakat non-Muslim, permohonan diajukan dan diperiksa di Pengadilan Negeri.

Tingginya angka permohonan dispensasi kawin kemudian direspons oleh Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

PERMA tersebut menjadi pedoman penting bagi hakim agar tidak memandang dispensasi kawin sebagai perkara administratif semata. Hakim diwajibkan menggali latar belakang permohonan secara sungguh-sungguh, menilai ada atau tidaknya keadaan mendesak, serta memastikan bahwa setiap penetapan benar-benar mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.

Problematika Beda Agama Antara Orang Tua dan Anak

Persoalan hukum menjadi lebih kompleks ketika pluralitas agama hadir dalam satu keluarga. Dalam realitas sosial Indonesia, tidak tertutup kemungkinan seorang anak menganut agama yang berbeda dengan orang tua atau walinya.

Kompleksitas itu terasa nyata dalam perkara dispensasi kawin. Misalnya, ketika anak yang beragama Islam belum mencapai batas usia perkawinan dan membutuhkan dispensasi kawin, sementara orang tua atau wali yang mengajukan permohonan beragama non-Muslim.

Secara hukum acara, anak yang masih di bawah umur belum memiliki kecakapan untuk mengajukan sendiri permohonan ke pengadilan. Karena itu, permohonan diajukan oleh orang tua atau walinya. Di sinilah muncul problem yurisdiksi: pengadilan mana yang berwenang memeriksa perkara tersebut?

Ketidakjelasan tersebut berpotensi menghambat akses masyarakat terhadap keadilan dan menunda lahirnya kepastian hukum bagi pihak yang berkepentingan.

Kepastian Hukum Melalui Surat Edaran Mahkamah Agung RI

Untuk mengakhiri perbedaan tafsir mengenai kewenangan pengadilan, Mahkamah Agung RI kemudian mengambil langkah harmonisasi melalui instrumen kebijakan internal peradilan.

Langkah ini dilakukan agar tidak terjadi disparitas sikap antarhakim atau antarpengadilan dalam menangani perkara dispensasi kawin yang melibatkan perbedaan agama antara orang tua atau wali dengan anak.

Melalui Rapat Pleno Kamar, Mahkamah Agung RI melalui Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) 10 Tahun 2020 merumuskan pedoman yang memberikan arah lebih jelas bagi aparat peradilan dan masyarakat pencari keadilan. 

Rumusan tersebut secara tegas menyatakan: “Orang tua atau wali yang berbeda agama dengan anaknya yang beragama Islam dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama.” 

Ketentuan ini menjadi jalan keluar atas kebuntuan prosedural yang sebelumnya kerap menimbulkan kebingungan. Dengan adanya rumusan tersebut, perbedaan agama antara orang tua atau wali dengan anak tidak lagi menjadi hambatan administratif untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin.

Pada titik ini, SEMA Nomor 10 Tahun 2020 menghadirkan kepastian bahwa fokus utama perkara bukan terletak pada agama pemohon, melainkan pada status anak yang beragama Islam dan akan melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam.

Asas Personalitas Keislaman dalam Praktik Peradilan

Landasan filosofis dan yuridis dari ketentuan Mahkamah Agung RI tersebut dapat ditelusuri dari asas personalitas keislaman yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Agama di Indonesia.

Asas ini pada dasarnya menegaskan bahwa kewenangan Pengadilan Agama bertumpu pada keterikatan seseorang terhadap hukum perdata Islam. Karena itu, Pengadilan Agama memiliki kompetensi absolut untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara perdata tertentu bagi mereka yang beragama Islam, seperti perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah (Rahmawati, 2018).

Dalam perkara dispensasi kawin yang melibatkan perbedaan agama antara orang tua atau wali dengan anak, alasan hukumnya tidak diletakkan pada agama pemohon semata. Titik tekannya justru berada pada objek perkara, yaitu perkawinan anak yang beragama Islam.

Karena perkawinan tersebut akan dilangsungkan menurut hukum Islam, maka hukum material yang digunakan juga hukum Islam. Dengan demikian, kewenangan untuk memeriksa permohonan tersebut berada pada Pengadilan Agama.

Atas dasar itu, agama orang tua atau wali sebagai pihak yang mengajukan permohonan tidak mengubah kompetensi absolut Pengadilan Agama. Yang menentukan adalah status anak sebagai calon mempelai beragama Islam dan tunduk pada ketentuan perkawinan menurut hukum Islam.

Kapasitas Hukum Pemohon Non-Muslim di Pengadilan Agama

Kehadiran orang tua non-Muslim sebagai pemohon di Pengadilan Agama kerap menimbulkan pertanyaan mengenai kedudukan hukum atau legal standing mereka dalam proses peradilan.

Dalam konteks ini, perlu dibedakan antara kapasitas orang tua sebagai wakil sah bagi anak dan substansi hukum perkawinan yang akan dijalankan oleh anak tersebut. Orang tua non-Muslim yang mengajukan permohonan dispensasi kawin tidak sedang menundukkan dirinya secara pribadi pada hukum Islam. Ia hadir semata-mata dalam kapasitas sebagai orang tua atau wali yang menjalankan fungsi perwalian sipil bagi anaknya yang belum dewasa.

Dengan kata lain, permohonan tersebut diajukan untuk melindungi kepentingan keperdataan anak, bukan untuk mengubah status keagamaan atau kedudukan personal pemohon dalam hukum Islam.

Hukum administrasi negara dan hukum perdata Indonesia tetap mengakui hubungan biologis serta kewenangan perwalian orang tua terhadap anak kandungnya, meskipun antara keduanya terdapat perbedaan agama.

Dispensasi kawin perlu dipahami sebagai proses peradilan yang bersifat prasyarat administratif sebelum perkawinan dapat dilangsungkan secara sah menurut hukum negara.

Adapun mengenai rukun dan syarat sah akad nikah, termasuk persoalan wali nikah, hal tersebut merupakan ranah tersendiri yang akan dinilai berdasarkan ketentuan fikih Islam dan praktik pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama.

Pemenuhan Hak Asasi dan Kepentingan Terbaik Anak

Dilihat dari perspektif hak asasi manusia dan perlindungan anak, kebijakan Mahkamah Agung RI tersebut dapat dipahami sebagai langkah progresif yang patut diapresiasi.

Baik instrumen hukum nasional maupun internasional menegaskan bahwa setiap keputusan yang berkaitan dengan anak harus berpijak pada prinsip the best interest of the child atau kepentingan terbaik bagi anak (Zahira, 2025).

Karena itu, permohonan dispensasi kawin tidak seharusnya ditolak atau dipersulit hanya karena orang tua atau wali yang mengajukannya beragama non-Muslim. Apabila hal itu terjadi, anak justru menjadi pihak yang dirugikan oleh hambatan prosedural yang bersifat diskriminatif.

Dalam konteks perlindungan anak, hambatan birokrasi semacam ini berpotensi menimbulkan akibat yang lebih serius. Masyarakat dapat terdorong menempuh jalan perkawinan di bawah tangan atau nikah siri karena tidak memperoleh akses yang jelas terhadap mekanisme hukum negara.

Padahal, perkawinan yang tidak tercatat justru dapat melemahkan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak-anak yang kelak dilahirkan. Dengan demikian, akses terhadap permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama perlu dilihat sebagai bagian dari upaya menjaga kepastian hukum, perlindungan anak, dan tertib administrasi perkawinan.

Harmonisasi Hukum Keluarga dalam Masyarakat Plural

Pada akhirnya, ketentuan ini memberi kontribusi penting bagi harmonisasi hukum keluarga di Indonesia. Dalam masyarakat yang majemuk, perbedaan agama di dalam satu keluarga bukanlah realitas yang asing. Karena itu, hukum dituntut tidak hanya tegas dalam menjaga batas kewenangan, tetapi juga cukup lentur dalam menjawab kebutuhan konkret warga.

Kebijakan yang membolehkan orang tua non-Muslim mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anaknya yang beragama Islam ke Pengadilan Agama menunjukkan adanya keseimbangan tersebut. 

Di satu sisi, yurisdiksi Peradilan Agama tetap dijaga karena objek perkara berkaitan dengan perkawinan anak Muslim. Di sisi lain, negara tetap mengakui kedudukan orang tua sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab hukum terhadap anaknya.

Dengan demikian, perbedaan agama antara orang tua dan anak tidak dijadikan penghalang administratif untuk memperoleh akses keadilan. Yang menjadi titik tekan bukan semata-mata identitas pemohon, melainkan kepentingan anak, kepastian hukum perkawinan, dan tertib administrasi negara.

Di sinilah terlihat kematangan sistem peradilan Indonesia dalam mengelola keberagaman. Hukum tidak bekerja sebagai tembok yang memisahkan, tetapi sebagai jembatan yang menata hubungan antara norma agama, hukum positif, dan kenyataan sosial masyarakat.

Melalui kebijakan ini, Peradilan Agama tetap berdiri di atas asas personalitas keislaman, tanpa kehilangan watak kenegaraannya sebagai lembaga peradilan yang melayani pencari keadilan. Ia menjaga batas teologis dan yuridis, tetapi pada saat yang sama mampu membuka ruang pelayanan hukum yang adil, manusiawi, dan responsif terhadap realitas keluarga plural.

Karena itu, rumusan Mahkamah Agung RI tersebut tidak hanya penting secara teknis-prosedural, tetapi juga memiliki makna substantif. Ia menegaskan bahwa perlindungan anak, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap keberagaman dapat berjalan beriring dalam kerangka hukum yang tetap tertib, tetapi tidak kehilangan kepekaan terhadap realitas sosial.

Referensi

1. Anitasari, D. (2021, 16 Juli). Penghentian perkawinan anak terkendala kelonggaran dispensasi kawin. Yayasan Kesehatan Perempuan. https://ykp.or.id
2. Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
3. Rahmawati, E. (2018). Penerapan asas personalitas keislaman di Pengadilan Agama Pontianak dalam perkara perkawinan bagi pasangan yang beralih agama. Al-Adl: Jurnal Hukum, 10(2).
4. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 10 Tahun 2020.
5. Zahira, A. S. (2025). Optimalisasi prinsip kepentingan terbaik anak dalam penetapan hak asuh pasca perceraian: Perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi, 2(3), 163–174.

Untuk mendapatkan Berita atau Artikel Terbaru MARINews, Follow Channel Whatsapp: MARINews

Penulis: Rifqi Qowiyul Iman
Editor: Tim MARINews

Sumber : https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/orang-tua-non-muslim-bisa-ajukan-dispensasi-kawin-ke-pa-0bhK