PISAH RUMAH SEBAGAI SYARAT PERCERAIAN DAN PERLINDUNGAN KORBAN KDRT

 

Fondasi Filosofis Asas Mempersukar Perceraian

Hukum keluarga Islam di Indonesia dibangun di atas prinsip dasar sakralitas perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 
Dalam kerangka filosofis ini, negara memposisikan diri sebagai penjaga keutuhan institusi keluarga dengan menerapkan asas mempersukar perceraian sebagai kebijakan hukum (Chomsiyah & Vijayantera, 2020).

Dalam praktiknya, Pengadilan Agama tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pemutus perkara, tetapi juga sebagai mekanisme penyaring. Perceraian dipandang sebagai jalan terakhir—semacam “pintu darurat”—yang hanya dapat ditempuh apabila relasi rumah tangga benar-benar telah mengalami keretakan yang tidak lagi dapat diperbaiki (Rohman, 2022).

Meski demikian, penerapan asas ini kerap menghadapi tantangan di lapangan. Realitas sosial menunjukkan bahwa perlindungan terhadap pihak dalam rumah tangga—khususnya yang rentan—sering kali berbenturan dengan prosedur hukum yang formalistik dan kaku, sehingga berpotensi menghambat akses terhadap keadilan yang sesungguhnya.

Rigiditas SEMA Nomor 1 Tahun 2022

Pada tahun 2022, Mahkamah Agung RI merumuskan ukuran yang lebih terukur terkait alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus melalui Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022^[1]. 

Salah satu ketentuannya mensyaratkan adanya pemisahan tempat tinggal minimal enam bulan sebagai indikator terjadinya keretakan rumah tangga yang bersifat permanen.

Secara teori, pengaturan ini dibangun untuk menghadirkan standar objektif dalam menilai konflik rumah tangga. Pemisahan tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu dipandang sebagai bukti nyata bahwa hubungan suami istri tidak lagi berjalan secara harmonis.

Selain itu, ketentuan ini juga dimaksudkan untuk mencegah perceraian yang didasarkan pada emosi sesaat. Dengan adanya jeda waktu enam bulan, para pihak diberikan ruang untuk melakukan refleksi, mempertimbangkan kembali keputusan, serta membuka peluang rekonsiliasi.

Dalam kerangka tersebut, hakim memperoleh pedoman yang lebih terstruktur dalam menilai apakah suatu konflik telah mencapai tingkat yang tidak lagi dapat diperbaiki. Parameter waktu berfungsi sebagai alat bantu untuk menilai konsistensi dan keberlanjutan perselisihan dalam rumah tangga.

Kekosongan Hukum Perlindungan Korban KDRT

Pengaturan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022^[1] belum secara eksplisit memuat klausul khusus mengenai perlindungan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Ketentuan pisah tempat tinggal selama enam bulan, dalam praktiknya, dapat menempatkan korban pada posisi yang kurang terlindungi.

Hal ini perlu dibaca bersama dengan kerangka normatif yang lebih luas, di mana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah menegaskan kewajiban negara untuk melindungi korban dari segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga. 

Di sisi lain, Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017^[1] tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum justru menekankan pendekatan yang sensitif gender, perlindungan terhadap perempuan, serta kewajiban hakim untuk menggali kondisi kerentanan secara lebih kontekstual.

Dalam praktik peradilan, kondisi ini menempatkan hakim pada posisi yang membutuhkan kehati-hatian dalam menyeimbangkan antara ketentuan prosedural dan kebutuhan perlindungan. 

Pendekatan yang bertumpu pada aspek waktu tetap penting sebagai pedoman, namun perlu diiringi dengan pembacaan fakta yang lebih kontekstual agar perlindungan terhadap pihak rentan tetap terjaga.

SEMA Nomor 3 Tahun 2023 sebagai Koreksi dan Penyempurnaan

Menyadari implikasi dari formulasi norma yang belum sepenuhnya adaptif terhadap dinamika praktik, Mahkamah Agung RI melalui Rapat Pleno Kamar Agama tahun 2023 mengambil langkah korektif dengan menerbitkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023^[1]  .

Kebijakan ini tidak sekadar bersifat administratif, melainkan dirancang untuk memperbaiki kekosongan perlindungan yang muncul dalam praktik, sekaligus menyempurnakan rumusan sebelumnya dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022^[1] .

Perubahan ini mengarahkan ulang konstruksi syarat perceraian agar lebih selaras dengan kondisi konkret yang terungkap di persidangan. Penilaian tidak lagi semata bertumpu pada indikator formal seperti jangka waktu pisah rumah, tetapi juga mempertimbangkan realitas hubungan para pihak, termasuk aspek keselamatan dan perlindungan.

Adapun rumusan lengkapnya adalah sebagai berikut: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."

Klausul pengecualian tersebut menjadi elemen penting dalam norma ini. Hakim diberikan ruang untuk tidak menerapkan syarat waktu enam bulan secara kaku apabila terbukti adanya kekerasan dalam rumah tangga.

Dengan konstruksi demikian, kebijakan ini menandai pergeseran pendekatan dari yang semula formal-prosedural menuju pendekatan yang lebih responsif terhadap kebutuhan perlindungan, tanpa menghilangkan fungsi syarat administratif sebagai pedoman umum dalam perkara perceraian. 

Makna Yuridis Pengecualian KDRT bagi Pencari Keadilan

Kehadiran frasa “kecuali ditemukan fakta hukum adanya KDRT” dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023^[1]  memberi arti penting dalam hukum perceraian. Secara yuridis, ketentuan ini menegaskan bahwa syarat pisah enam bulan tidak berlaku mutlak, khususnya dalam perkara yang mengandung unsur kekerasan.

Pengecualian ini menunjukkan adanya prioritas pada perlindungan keselamatan dan martabat para pihak. Artinya, keberlangsungan formal perkawinan tidak lagi ditempatkan di atas kepentingan perlindungan jiwa ketika terdapat risiko kekerasan.

Bagi pencari keadilan, terutama perempuan yang kerap berada dalam posisi rentan, norma ini memberi kepastian bahwa proses hukum dapat berjalan tanpa harus menunggu syarat waktu yang justru dapat memperpanjang kerugian. Pengadilan ditempatkan sebagai instrumen perlindungan yang mampu merespons secara lebih cepat dan proporsional.

Lebih jauh, penyempurnaan atas SEMA Nomor 1 Tahun 2022^[1]  menunjukkan arah bahwa hukum tidak hanya menegakkan prosedur, tetapi juga mengakomodasi kebutuhan perlindungan. Dengan demikian, proses peradilan tidak lagi sekadar formal, melainkan berfungsi aktif dalam mencegah dan menghentikan kekerasan dalam rumah tangga.

Transformasi Pembuktian dan Diskresi Hakim di Peradilan Agama

Penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023^[1]  membawa perubahan nyata terhadap pola pembuktian di Pengadilan Agama. Penilaian tidak lagi bertumpu pada lamanya pisah tempat tinggal, tetapi beralih pada verifikasi ada tidaknya unsur kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam kerangka ini, hakim dituntut lebih cermat dan sensitif dalam menilai alat bukti. Pemeriksaan tidak hanya mengandalkan keterangan saksi, tetapi juga dapat mencakup dokumen seperti laporan medis, laporan kepolisian, serta rekam jejak konflik yang mengarah pada kekerasan, baik fisik maupun psikis.

Perubahan ini menggeser fokus pembuktian dari aspek kuantitatif menuju kualitas fakta yang terungkap di persidangan. Penentu utama bukan lagi durasi perpisahan, melainkan tingkat urgensi perlindungan yang dibutuhkan oleh salah satu pihak.

Apabila fakta KDRT terbukti, syarat enam bulan tidak lagi mengikat. Perkara dapat diputus dengan mempertimbangkan kebutuhan perlindungan secara segera, sejalan dengan fungsi peradilan sebagai sarana perlindungan hukum.

Sejalan dengan itu, ruang diskresi hakim juga diperluas secara terukur. Hakim tidak hanya membaca dalil secara formal, tetapi dituntut menggali substansi perkara, termasuk kemungkinan adanya kekerasan di balik alasan perselisihan. 

Diskresi ini merupakan kewenangan yudisial yang sah untuk mengesampingkan syarat waktu dalam kondisi tertentu, guna memastikan putusan memberikan perlindungan dan keadilan bagi pihak yang membutuhkan.

Rasionalitas Batasan Enam Bulan dan Kepastian Hukum

Meskipun SEMA Nomor 3 Tahun 2023^[1]  menghadirkan pengecualian dalam kasus kekerasan, ketentuan batas minimal enam bulan untuk perkara perselisihan biasa tetap dipertahankan. Batasan ini berfungsi sebagai instrumen kepastian hukum sekaligus mekanisme preventif dalam praktik peradilan.

Dalam perspektif yuridis, jangka waktu tersebut dapat dipahami sebagai ruang kontemplasi bagi para pihak untuk menilai kembali keputusan bercerai. Masa ini memberikan kesempatan untuk meredakan konflik, membuka kemungkinan rekonsiliasi, serta memastikan bahwa perceraian tidak didasarkan pada konflik yang bersifat sementara.

Selain itu, pengaturan ini juga menjaga fungsi Pengadilan Agama agar tidak semata menjadi forum administratif bagi perceraian yang bersifat impulsif. Dengan adanya parameter waktu, proses peradilan tetap memiliki standar objektif dalam menilai keberlanjutan konflik rumah tangga (Taqi & Phahlevy, 2025).

Kombinasi antara syarat waktu dan pengecualian dalam kasus kekerasan mencerminkan upaya menyeimbangkan dua kepentingan sekaligus, yaitu menjaga keutuhan keluarga sebagai kepentingan umum, dan memberikan perlindungan terhadap individu yang menghadapi situasi yang membahayakan.

Menjaga Keseimbangan antara Kepastian Hukum dan Perlindungan Korban

Pembaruan melalui SEMA Nomor 3 Tahun 2023^[1]  menegaskan arah baru hukum perceraian. Asas mempersukar perceraian tetap menjadi fondasi, namun penerapannya kini lebih kontekstual.

Batas enam bulan tetap dipertahankan sebagai instrumen kepastian hukum dan pencegahan perceraian emosional. Di sisi lain, pengecualian dalam kasus kekerasan menunjukkan bahwa hukum tetap memberi prioritas pada keselamatan dan martabat para pihak.

Dalam kerangka ini, Pengadilan Agama berperan menjaga keseimbangan. Hakim dituntut mengintegrasikan kepastian hukum dengan kebutuhan perlindungan melalui penilaian fakta yang cermat.

Dengan demikian, hukum keluarga tidak hanya menjaga keutuhan formal, tetapi juga memastikan relasi yang manusiawi. Perceraian dipersulit, namun perlindungan korban tetap didahulukan sebagai wujud keadilan dalam praktik peradilan.

Daftar Pustaka

• Chomsiyah, S., & Vijayantera, I. W. A. (2020). Persyaratan wajib untuk melakukan perceraian sebagai upaya menegakkan asas mempersukar terjadinya perceraian. Jurnal Hukum Saraswati (JHS), 2(2). https://doi.org/10.36733/jhshs.v2i2.1384
• Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum
• Rohman, A. N. (2022). Kritik hukum Islam atas hukum acara peradilan agama dalam menyelesaikan perkara perceraian dan implementasinya di pengadilan dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta [Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung]. Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung. https://digilib.uinsgd.ac.id/61762/
• Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022^[1]  
• Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023^[1]  
• Taqi, S. M. A., & Phahlevy, R. R. (2025). SEMA Number 3 of 2023 and divorce regulation in Sidoarjo Court. Indonesian Journal of Islamic Studies, 13(3). https://doi.org/10.21070/ijis.v13i3.1820
• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Untuk mendapatkan Berita atau Artikel Terbaru MARINews, Follow Channel Whatsapp: MARINews

Penulis: Rifqi Qowiyul Iman
Editor: Tim MARINews

Sumber : https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/pisah-rumah-syarat-perceraian-dan-perlindungan-korban-kdrt-0bfs