MERITOKRASI DALAM PERADILAN AGAMA

56

MERITOKRASI DALAM PERADILAN AGAMA;

Catatan Singkat Untuk Mensyukuri Dua Tahun Kepemimpinan

Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H. di Badilag MA RI

 

Oleh :

Muhammad Najid Aufar

(Hakim Pengadilan Agama Buntok)

 

Sejak tahun 2018 hingga sekarang, banyak lompatan-lompatan yang telah dicapai Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung RI. Mulai dari optimaslisasi penggunaan teknologi informasi dalam menunjang kinerja peradilan agama, peningkatan kualitas pelayanan publik, hingga penggunaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) sebagai indikator utama keberhasilan suatu satuan kerja di lingkungan peradilan agama.

Satu lompatan ke lompatan keberhasilan lainnya jika mau ditulis, akan sangat panjang dan memakan tempat yang sangat luas. Disini saya hanya ingin membahas tentang salah satu kebijakan Pak Dirjen kita yang dilantik sejak 26 Juni 2018, yakni tentang penerapan kebijakan dan manajemen berbasis merit sistem.

Merit sistem atau yang biasa dikenal dengan istilah meritokrasi ini dikenalkan pertama kali oleh Michael Young pada tahun 1958 dalam bukunya “Rise of the Meritocracy.” Meritrokrasi secara ringkas didefinisikan sebagai proses promosi dan rekruitmen pejabat berdasarkan kemampuannya dalam melaksanakan tugas, bukan berdasarkan koneksi politis. Hal senada juga disebut dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang mendefinisikan merit sistem sebagai kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

Meritrokrasi di peradilan agama ini dimulai dengan penggunaan SIPP sebagai instrumen penilaian satuan kerja. SIPP mungkin saja hanya sebuah sistem informasi, tetapi penggunaannya serta sistem penilaiannya sangat komprehensif. SIPP sebagai sistem produk dari Mahkamah Agung untuk seluruh lingkungan peradilan, menjadi lebih powerfull di “tangan dingin” bapak Dirjen Badilag kita ini. Waktu penyelesaian perkara, publikasi putusan, hingga proses minutasi di masing-masing satker di-plototi setiap minggunya. Di-prosentase, dijadikan dua kategori, dan kemudian di-rangking dari yang tertinggi hingga terendah.

Sistem ini penilaian seperti ini menjadikan semua satker untuk berlomba-lomba memperbaiki penilaian SIPP nya, tentu dengan tidak mengabaikan hukum acara. Dampaknya, semua satker semakin meningkatkan kualitas pelayanan publiknya. Disinilah titik awal meritokrasi dimulai di peradilan agama.

Kinerja dinilai berdasarkan dengan ukuran yang jelas. Penilaian yang terbuka dan transparan serta dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, suku dan lain sebagainya. Murni berbasikan kinerja. Lebih dari itu, penilaian tersebut kemudian menjadi dasar reward bagi satker yang mempunyai kinerja yang baik.

Bapak Dirjen dalam sambutan di acara Bincang Virtual Badilag: Kiat Menulis Berkualitas yang diadakan oleh redaktur Majalah Peradilan Agama mengatakan bahwa dasar seorang hakim dapat dipanggil fit and proper test menjadi pimpinan, baik di pegadilan agama kelas II, kelas IB, dan kelas IA, adalah penilaian SIPP. Jadi jangan berharap untuk dapat mengikuti fit and proper test kalau nilai SIPP nya jelek.

Sistem yang seperti ini menjadi sebuah oase tersendiri bagi warga peradilan agama. Sistem ini yang bakal menjadi atmosfir yang luar biasa untuk menggerakkan warga peradilan, untuk berkompetisi dan bersaing secara sehat. Atmosfir itu pula yang mendorong peradilan agama menjadi organisasi modern secara cepat. Bukan hanya itu saja, saya sebagai warga peradilan agama sangat optimis peradilan agama ke depan akan menjadi motor penggerak dari birokrasi di Indoesia untuk benar-benar menerapkan meritokrasi serta menjadi organisasi yang modern.

Meritokrasi biasanya dilawankan dengan sistem yang korup, yang mana pengisian jabatan didasarkan pada kedekatan orang-orang tertentu dengan kelompok elitnya. Oleh karenanya, meritokrasi yang telah dimulai oleh Bapak Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H. ini, harapan saya dapat terus terjaga, dan bahkan menjadi lebih baik lagi di masa mendatang. Dengan demikian, setidaknya peradilan agama telah bersedakah terhadap Indonesia, utamanya tidak lagi menjadi beban dengan birokrasinya yang bersifat korup serta memulai tradisi yang baik dalam birokrasi Indonesia.

Demikian catatan singkat atas kesuksesan bapak Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H. dalam memimpin Badan Peradilan Agama sekaligus kado kecil dari saya sebagai wujud rasa syukur saya atas dua tahun kepemimpinan beliau. Semoga beliau sehat selalu, diberi umur panjang dalam kesehatan jasmani rohani, dan sukses selalu. Untuk Badilag, Jaya selalu. Semoga Allah meridloi segala tindakan kita. Aamiin.

 

 

Nama       : Muhammad Najid Aufar

TTL          : Kudus, 07 Juli 1993

Jabatan     : Hakim Pratama

Satker      : Pengadilan Agama Buntok

E-mail      : aufarnajid@gmail.com

Nomor     : 08574226656

 

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

Klik Disini ya
Ada yang bisa kami bantu?
Ada yang bisa kami bantu?