Gencar Melakukan Kerjasama, Pengadilan Agama Buntok berkunjung ke Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Selatan, 13 Mei 2022
Buntok | 13 Mei 2022. Sebelum long weekend, tepatnya pada hari Jum’at tanggal 13 Mei 2022, Pengadilan Agama Buntok berkunjung ke kantor Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Selatan. Rombongan Pengadilan Agama Buntok terdiri dari Mustolich, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Pengadilan Agama Buntok, Abdulloh Mubarok Al Ahmady, S.H.I., M.E. sebagai Hakim, Abu Mansur, S.H. sebagai Panitera dan Sri Hidayanti, S.H.I. sebagai Panitera Muda. Pengadilan Agama Buntok disambut dengan tangan terbuka oleh Mario, SE., M.AP sebagai Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Selatan.
Di ruang kepala kantor Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Selatan, Ketua Pengadilan Agama Buntok menyampaikan niat berkunjung yaitu kerjasama untuk mencegah pernikahan calon mempelai yang belum memenuhi umur 19 tahun sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Adapun pembahasan secara rinci akan tertuang dalam memorandum of understanding (MoU) antara Pengadilan Agama Buntok dan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Selatan.
Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Perkawinan, jika terjadi penyimpangan dari persyaratan usia perkawinan tersebut di atas, maka perkawinan baru dapat dilangsungkan setelah mendapat dispensasi dari pengadilan. Orang tua atau wali calon mempelai laki-laki dan/atau wanita yang belum mencapai usia perkawinan mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan, Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam.
Secara yuridis formal Mahkamah Agung Republik Indonesia sudah mengeluarkan regulasi yang mengatur penanganan dan penyelesaian perkara dispensasi nikah atau dispensasi kawin melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Peraturan Mahkamah Agung ini ditetapkan pada tanggal 20 November 2019 dan diundangkan pada tanggal 21 November 2019 untuk diketahui dan diberlakukan bagi segenap lapisan masyarakat.
Adapun tujuan ditetapkannya pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin adalah untuk:
1. Menerapkan asas sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yaitu asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak hidup dan tumbuh kembang anak, asas penghargaan atas pendapat anak, asas penghargaan harkat dan martabat manusia, asas non diskriminasi, keseteraan gender, asas persamaan di depan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum;
2. Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak;
3. Meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak;
4. Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin;
5. Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di pengadilan.
Peraturan Mahkamah Agung ini fokusnya melindungi anak, karena anak merupakan amanah dan karunia Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Anak memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya serta memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang.
Semoga dengan adanya tahap awal kunjungan tersebut dapat mencegah pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur 19 tahun serta memberikan kemudahan kepada masyarakat Barito Selatan untuk mengakses keadilan terutama berkenaan dengan Dispensasi Kawin.” Tutur Mustolich, S.H.I., M.H.
